SERANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pembacaan laporan hasil Reses Masa Persidangan Pertama DPRD Banten tahun 2019 hanya terkesan normatif.
Pasalnya, tidak ada hal-hal yang krusial dalam pembacaan laporan hasil anggota dewan menyerap aspirasi rakyat tersebut.
“Hanya pembacaan normatif, dan tidak masuk pada poin-poin yang telah dilakukan anggota DPRD,” ucap Haji Umar saat interupsi kepada pimpinan sidang, di Gedung DPRD Banten, Kamis (5/12/2019).
Haji Umar yang merupakan anggota dewan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Serang ini, merasa kecewa atas pembacaan hasil reses kali ini. Pasalnya, keluhan dan aspirasi rakyat yang ia serap, ternyata tidak ada yang tersampaikan dalam rapat Paripurna DPRD.
“Mengenai pelaporan hasil Reses Persidangan Kesatu yang udah disampaikan tadi, saya tidak melihat, tidak mendengar poin-poin yang krusial,” tegasnya.
Yang menarik, Haji Umar juga mempertanyakan masukan-masukan hasil reses yang dibacakan. Sementara tidak jelas sumber yang memberikan masukan dan saran tersebut.
“Jadi saya melihat bahwa pembacaan hasil Reses Persidangan kesatu masukan-masukan dari siapa?” tanyanya.
Diketahui, mekanisme pembacaan laporan hasil reses anggota DPRD Banten pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Kedua kali ini, hanya diwakilkan oleh 3 orang anggota dewan saja. Dimana hasil reses dewan dikelompokkan pada 3 Daerah Pemilihan di Banten.
Sementara yang membacakan hasil reses yaitu, Haji Oong, mewakili Dapil Pandeglang-Lebak, Encop Sopiah mewakili Dapil II yakni Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, sementara untuk Tangerang Raya diwakili oleh dewan dari PDIP.
Sementara, Haji Umar meminta agar kedepannya sebelum dibacakan laporan hasil reses, sebaiknya dilakukan rapat konsultasi terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh anggota DPRD dari masing-masing Daerah Pemilihannya. (*/Qih)
