SERANG – Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto mengecam dan mendesak agar Walikota Serang segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), karena dinilai tidak berhasil dalam menekan angka kekerasan kepada anak.
“Tugas pokoknya DP3AKB itu apa, tupoksinya apa, apa yang harus didahulukan, salah satunya ya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Kalau Kepala Dinasnya tidak bisa menekan itu harus segara dicopot, karena ini untuk kepentingan masyarakat harus kita dahulukan,” kata Pujiyanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selular, Kamis (12/12/2019).
Pujiyanto menilai, DP3AKB terbilang gagal dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Serang. Hal itu terbukti dengan tidak adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai pencegahan, penanganan dan pemberian pemahaman hukum mengenai kasus tersebut.
Sehingga lanjut Politisi NasDem, hal ini berdampak pada peningkatan kasus. Padahal, tugas pemerintah selayaknya memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya. Apalagi, kasus ini bersentuhan dengan generasi masa depan Kota Serang.
“Dinas terkait harus bertanggung jawab atas tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karena tidak gencar melakukan sosialisasi pencegahan atas kasus tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, DP3AKB Kota Serang mencatat sepanjang tahun 2019 pihaknya sudah mendapatkan laporan sebanyak 43 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah tersebut bertambah dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 34 kasus.
“Ada peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Serang. Sebelumnya 34 sekarang di tahun 2019 mencapai angka 43 kasus,” kata Kepala DP3AKB Kota SerangToyalis, Selasa (10/12/2019).
Ironisnya, para predator atau pelaku kasus tersebut menyasar anak-anak yang belum memasuki jenjang pendidikan formal. Tak hanya itu para predator anak tersebut didominasi oleh orang terdekat korban, mulai dari dari teman, Keluarga hingga tetangga.
“Pelakunya itu didominasi oleh tetangga dan keluarga terdekat,” ujarnya.
Untuk menanggulangi itu, Toyalis mengkalim, pihaknya sudah membuat beberapa program baik pencegahan maupun pemberian informasi pelaporan ketika terjadi kasus tersebut.
“Kita membentuk Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) dan kita lakukan keliling ke setiap kelurahan untuk memberikan informasi ketika ada kejadian seperti itu masyarakat jangan takut untuk melapor, kita juga bikin 5 pokmas (kelompok masyarakat) tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak,” tutupnya (*/Ocit)
