CILEGON – Meski dianggap sebagai faktor penyebab meluasnya banjir di Kota Cilegon dalam beberapa tahun belakang ini, maraknya aktivitas tambang pasir di kawasan Cilegon Selatan sejak dibangunnya Jalan Lingkar Selatan (JLS) makin tidak terkendali.
Pemerintah diharapkan bisa melakukan tindakan tegas untuk menutup dan membatasi aktivitas perusakan tersebut agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Seperti diungkapkan Ketua Brigade Al-Khairiyah, Anwar Musadad. Aktivitas tambang pasir yang masih bebas beroperasi itu, menurut Adad, seakan dibiarkan untuk merusak lingkungan, merusak ekosistem dan sistem sosial.
“Sudah jelas dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaatnya kenapa masih dibiarkan! Banjir di Cilegon makin parah, pepohonan nan hijau jadi tandus, polusi debu, lingkungan rusak, infrastruktur (JLS) cepat rusak, sementara keuntungannya hanya segelintir pelaku tambang saja. Maka kami mendesak pemerintah untuk berani tegas menutupnya,” tegas Adad, Senin (4/2/2019).
Selain mendesak menutupnya, pria yang akrab disapa Kang Adad ini juga memberikan solusi atau opsi lain yang bisa dilakukan pihak pemerintah, agar praktik eksploitasi Sumber Daya Alam bukit cadas pasir ini bisa diminimalisir dampak negatifnya.
“Kita tahu pasir dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, tapi jangan korbankan sektor lain yang lebih mendasar terhadap warga dong. Cari solusi agar manfaatnya lebih besar,” imbuhnya.
“Kalau memang pasir menjadi potensi SDA kenapa tidak dikelola oleh BUMD misalnya, agar perizinan juga terpantau dan lebih terarah batas wilayah eksplorasinya, tidak seperti sekarang yang bebas mengeksploitasi alam sampai merugikan orang banyak,” tandas Adad. (*/Ilung)
[socialpoll id=”2521136″]
