CILEGON – Pemkot Cilegon tantang pihak Kementrian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk turut membantu dalam mengembangkan program Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) milik Pemkot Cilegon yang terletak di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, saat sudah berjalan.
Tantangan tersebut diucapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati saat menghadiri Ekspose dan Sosialisasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia di kebun hortikultura milik Hotel Sari Kuring Indah (SKI), Kamis (18/7/2019).
“Karena selama ini Cilegon kelihatannya dari industri baja, industri beratnya oleh karena itu saya menantang dari kementrian dan Provinsi untuk turut membantu. Kami memiliki lahan yang sudah kami beli Rp 15 miliar tahun 2018 lalu. Kami sudah lunasi di tahun ini punya lahan kurang lebih 10 hektar,” ungkapnya.
Menurut Sari, KPT ini akan dapat menggabungkan berbagai sektor pertanian, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktifitas sumberdaya, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
“Terpadu dari segi komoditi, dari sisi kelembagaan, dari sisi berbagai sektor. Kita ingin melihat bahwa di sana bakal dijadikan agrowisata, agrobisnis, agroindustri. Jadi bagaimana agrobisnisnya berjalan, agrowisata adalah tempat-tempat nanti melihat, dan juga agroindustrinya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Tidak hanya melihat dari sisi parsial saja, dari segi aspeknya juga, bahwa budidaya hortikultura bisa integrasi,” terangnya.
Kasubdit Aneka Cabe dan Sayuran Buah Direktorat Jendral Hortikultura Kementrian Pertanian, Mardiah yang menghadiri acara tersebut menyatakan akan mensuport penuh Pemkot Cilegon dalam mengembangkan bidang pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.
“Saya merasa kehilangan waktu karena belum pernah Cilegon dapet dukungan dari sayuran terus saya berkoordinasi dari dinas ternyata punya potensi. Kami dari Kementrian Pertanian bisa mensuport pengembangan cabai, bawang merah dan juga sayuran-sayuran daun. Kita akan suport dengan APBN 2020 tapi harus kelompok tani, jadi bantuan pemerintah harus berbasis kelompok tani tidak bisa ke swasta,” ujarnya.
Mardiah juga menjelaskan Kementan akan memberikan bantuan saran produksi (saprodi) yang diberikan kepada Dinas Pertanian, kemudian dinas yang mengolah dan menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani yang ada di Kota Cilegon.
“Bantuan Saprodi jadi kita anggaran diberikan ke di Dinas Pertanian kemudian dinas memproses untuk jadi bentuk barang, bentuk benih, dalam bentuk sarana produksi lain seperti pupuk nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan lain di petani itu. Kalau total anggrannya kita belum tahu masih akan survai kelapangan dulu,” jelasnya.
“Kalau pendukungnya ada sayuran daun, jamur, mungkin ini kawasan perkotaan sayuran daun juga cocok,” tandasnya. (*/Ilung)
