Dikritisi Soal Kacaunya PPDB, Dindik Cilegon Siap Terima Masukan dari Masyarakat

CILEGON – Kacaunya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon menuai berbagai kritikan salah satunya dari LSM Cilegon Education Watch (CEW) yang sempat berencana menggelar Aksi Unjuk Rasa tertuju kepada Dindik Kota Cilegon pada Kamis 19 Juli 2018 mendatang.

Namun setelah Kepala Dindik Kota Cilegon, Muhtar Gojali, melakukan mediasi dengan Ketua LSM CEW, Deni Juweni, dengan difasilitasi oleh anggota DPRD Cilegon dari Partai NasDem Erik Rebiin, Senin (16/7/2018), akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan sehingga rencana aksi tersebut dibatalkan.

Ketua CEW Deni Juweni, mengatakan, pihaknya menuntut Dindik memperbaiki sistem PPDB Online karena banyak menuai permasalahan di masyarakat.

“CEW banyak menerima laporan dari masyarakat, terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018, dari persoalan rusaknya sistem online, sistem zonasi, hingga adanya dugaan pungli dalam proses penerimaan siswa tersebut,” tegasnya pada wartawan faktabanten.co.id

Lebih lanjut, CEW secara tegas menolak sistem zonasi dalam PPDB, karena banyak siswa berprestasi yang terhalang untuk bisa masuk sekolah yang diinginkan.

“Dengan adanya sistem penghitungan nilai berdasarkan zona, banyak siswa yang berprestasi tidak lulus di sekolah yang diinginkan mereka, dan ini membuat kami lembaga CEW mendesak agar Dindik tidak lagi menggunakan sistem zona tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Kang Jen ini.

Menanggapi hal tersebut, Muhtar Gojali mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan kajian dan telah ada solusi untuk masalah PPDB tersebut.

“Ini hanya miss komunikasi saja, sesungguhnya dari awal saya sudah melakukan upaya, seperti kerusakan sistem online kita langsung ambil sikap dengan mengembalikan ke sekolah, dan Dindik juga sejak tahun 2017 telah menolak SK Menteri tentang zonasi,” tegas Muhtar.

Untuk mencari jalan keluar masalah-masalah dalam PPDB kali ini, Dindik Cilegon siap menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat.

“Persoalan dengan Lembaga CEW hanya miss komunikasi saja, dan Dindik berjanji akan menerima masukan dari masyarakat,” tegas Muhtar. (*/Doa-Emak)