JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin rapat koordinasi pemberantasan korupsi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut seluruh jajaran kepala daerah dan pejabat dari kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
Pimpinan KPK, Alexander Marwata, dalam pemaparannya mengatakan, pelantikan mutasi jabatan di Provinsi Banten harus berdasarkan pilihan pertimbangan profesional. Tidak ada unsur lain, kecuali karena layak dan pantas.
“Tidak ada lagi utang-budi yang harus dibayar kepada pimpinan atau pejabat yang mempromosikan. Sangat enak bekerja kalau kita tidak ada utang,” ujar Alexander Marwata dalam Rakor Pelaksana Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten 2017, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Selasa (24/1).
Alexander juga yakin apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Klaten bisa terjadi di daerah lain terkait dengan rekrutmen pejabat. Ia mengaku mendapat banyak laporan serupa perihal adanya tarif bagi pejabat-pejabat strategis di daerah.
“Bisa kita bayangkan seorang Kadis (kepala dinas) dia bersedia membayar ratusan juta. Pasti dia akan berpikir bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah keluar. Itu menjadi lingkaran setan dan tidak ada putus-putusnya,” ujarnya.
Ia juga meminta pejabat yang baru tidak takut melakukan tindakan yang benar. Mutasi, menurutnya, kadang menjadi intimidasi agar seseorang mengikuti perintah pimpinan. Oleh sebab itu, menurutnya, perlu koordinasi dan supervisi bersama dalam hal pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
“KPK berharap bahwa koordinasi ini bisa menghasilkan perubahan signifikan. Ini akan jadi contoh baik dan dapat ditularkan. Kami tidak ingin koordinasi dan supervisi tidak melahirkan apa pun,” ujarnya.
Terakhir, KPK meminta kepala daerah yang hadir dan pejabat pemerintahan menjaga integritas kerja. Komitmen, penandatanganan pakta integritas, dan sumpah jabatan diharapkan tidak sekadar upacara belaka.
“KPK perlu bekerja sama dengan Bapak-bapak sekalian dan dukungan lapisan masyarakat. Pegawai kita hanya 1.200. Makanya, kami harapkan komitmen kuat,” ujarnya.
Sedangkan PLT Gubernur Banten Nata Irawan mengatakan kegiatan ini dapat mempertegas komitmen pemerintah yang bersih. Banten, menurutnya, harus lepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Banten berharap pertemuan ini mempertegas Pemprov Banten yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucap Nata Irawan. (*)
Sumber: detik.com
