Orang Tua Calon Praja Asal Banten Datangi IPDN, Adukan Dugaan Kecurangan

BANDUNG – Adanya dugaan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Calon Praja (SPCP) yang diungkapkan salah satu orangtua calon praja asal Provinsi Banten, Kepala Humas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Supriatna, mengaku pihaknya tidak tahu menahu, dengan alasan hal tersebut menjadi kewenangan panitia SPCP.

“Jadi, Pak Rektor memang sebagai kepala lembaga di sini (IPDN). Tapi dalam hal ini, SPCP ini ada khusus panitianya, karena memang kewenangan panitia untuk memberikan penjelasan,” kata Supriatna, saat dikonfirmasi faktabanten.co.id di ruang kerjanya, Selasa (3/9/2019).

Untuk itu pihaknya mengarahkan wartawan menemui Biro 3 selaku Panitia SPCP, yang menurutnya di dalam strukturnya terdiri dari berbagai lembaga seperti IPDN, Mabes TNI, KPK, Kemenpan, BKN dan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.

“Ada panitia penanggung jawabnya, panitia SPCP nanti saya arahkan ke sana agar sesuai dengan Tupoksinya,” ujar Supriatna.

Badia Sinaga, orangtua calon praja yang dalam hal ini membawa Surat Pernyataan Keberatan untuk disampaikan kepada pihak panitia SPCP, dari Kota Cilegon datang ke Bandung bersama wartawan untuk melakukan konfirmasi.

“Saya ingin sampaikan Surat Pernyataan Keberatan, karena pengumuman dari panitia SPCP janggal dan diduga ada kecurangan. Soal tinggi badan anak saya kurang 4 cm, dinyatakan punya penyakit bronkitis, namun tidak dapat warning pada H-1,” ungkapnya.

Namun anggota Panitia SPCP dari unsur IPDN, Gatot, saat coba ditemui sedang tidak ada di ruangannya. Salah satu staf-nya, Andi Kurniawan beralasan kewenangan untuk menjawab dari tim kesehatan yang sudah tidak ada di Kampus IPDN usai selesai SPCP.

“Emang kita penyelenggara, tapi yang punya wewenang untuk itu tim kesehatan. Makanya kami menggunakan pihak ketiga. Agar mereka bisa bertanggung jawab, jadi ketika ada laporan dari masyarakat kita sampaikan dan mereka yang berhak menjawab,” jelasnya, yang dalam waktu yang bersamaan menerima Surat Pernyataan Keberatan dari Badia Sinaga untuk disampaikan kepada pihak pimpinan.

Sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat dimintai tanggapannya terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan panitia SPCP, meminta orangtua calon praja agar minta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak IPDN.

“Proses tes penerimaan terbuka semua, ada disupervisi KPK proses test terpadu dari TNI psikotes dari TNI ada instansi lain – kalau tidak puas silahkan ke IPDN biar diberi penjelasan,” ujarnya.

Hingga saat ini Badia Sinaga masih menunggu jawaban resmi secara tertulis dari panitia SPCP IPDN. (*/Ilung)