CILEGON – Dinilai tidak patuh terhadap instruksi organisasi, lima anggota Fraksi PPP DPRD Kota Cilegon dalam waktu dekat akan segera dipanggil oleh jajaran pengurus partai. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPC PPP Kota Cilegon, Tohir, pada Kamis (9/7/2026).
Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi resmi mengenai alasan ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut dalam agenda persiapan dan penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP Cilegon yang digelar beberapa waktu lalu.
Menurut Tohir, kehadiran maupun ketidakhadiran kader dalam agenda internal partai merupakan hal sensitif yang harus memiliki alasan jelas.
Pihaknya enggan berspekulasi terlalu jauh sebelum mendengar langsung pembelaan dari para anggota dewan tersebut.
”Iya, saya hanya ingin menanyakan alasan itu saja. Saya ingin dengar langsung dari mereka dulu,” ujar Tohir, Kamis (9/7/2026).
”Tentunya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pasti punya alasan masing-masing. Ini yang akan kami tanyakan besok.” ujarnya.
Tohir membeberkan, buntut dari aksi mangkirnya sejumlah anggota dewan ini berdampak pada penyusunan kepengurusan harian DPC PPP Kota Cilegon yang hingga kini masih berlangsung.
Nama-nama anggota Fraksi PPP sengaja belum dimasukkan ke dalam draf struktur baru.
Hal itu terjadi karena belum adanya ruang komunikasi tatap muka untuk membahas pembagian pos jabatan di internal partai pasca-Muscab.
- Kendala Utama: Belum adanya pertemuan langsung antara Ketua DPC dan para anggota legislatif.
- Upaya Rekonsiliasi: Anggota fraksi akan diundang kembali dalam forum lanjutan pasca-Muscab guna menentukan kepengurusan harian yang definitif.
”Saya kan belum bertemu secara langsung dengan beliau-beliau (anggota Fraksi PPP). Untuk memasukkan nama mereka ke struktur pengurus, tentu saya harus berbicara langsung terlebih dahulu,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai peluang para anggota fraksi untuk menduduki posisi strategis di struktur DPC PPP Cilegon, Tohir menyebut pintu tersebut masih terbuka lebar.
Namun, ia memberikan catatan tebal bahwa semua proses harus tunduk pada mekanisme dan aturan main organisasi.
”Semua kemungkinan itu ada. Tapi untuk saat ini, jika memang ada perubahan-perubahan struktur, wajib hukumnya melalui mekanisme resmi partai,” tegasnya.
Di akhir penjelasannya, Tohir menaruh harapan besar agar seluruh anggota fraksi kooperatif dan menghadiri undangan pemanggilan tersebut demi menyamakan persepsi dan memperkuat barisan partai ke depan.
”Mudah-mudahan mereka semua hadir. Bagaimanapun juga, mereka adalah representasi dan bagian dari keluarga besar Fraksi PPP,” pungkasnya.(*/ARAS)