CILEGON – Disinyalir adanya oknum berkekuatan besar yang menjadi beking di balik eksistensi dan bebas liarnya kendaraan Over Dimensi dan Over Load (ODOL) terutama truk pengangkut pasir basah perusak Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon.
Akibat ulah oknum tersebut, penindakan yang dilakukan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan tidak berjalan efektif, sehingga merugikan masyarakat Kota Cilegon.
Yang menganehkan lagi, Walikota dan Wakil Walikota tak mampu bersikap tegas terhadap anak buahnya di Dinas Perhubungan yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk menertibkan truk ODOL di JLS.
Jika penindakan tidak dilakukan secara serius dan tegas, maka persoalan JLS tidak akan terselesaikan, dan terus menjadi beban bagi Pemerintah sepanjang masa.
“Yang jelas, tinggal nyali dan keberanian dari aparat untuk menindak truk-truk tersebut. Karena muatan kendaran-kendaraan itu udah gak bener tuh,” ujar sumber faktabanten.co.id yang enggan disebut namanya, Kamis (4/5/2023) malam.
Persoalan JLS kata dia memang memerlukan nyali besar dari Aparat dan Pemerintah Kota.
Dia mencontohkan jika penindakan dilakukan, maka oknum-oknum berkekuatan besar itu akan turut campur dengan melakukan intervensi agar tidak menggangu kendaraan-kendaraan ODOL tersebut.
“Contoh, kalau yang menindak berpangkat kopral, kemudian yang mengintervensi oknum luar Kota Cilegon berpangkat bintang 9, gimana coba?” ujarnya.
Karena itu dibutuhkan ketegasan dari Aparat dan Pemerintah Kota (Dishub) untuk bersama-sama mengurai persoalan tersebut demi kemajuan dan pembangunan Kota Cilegon.
Sementara, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten, Saeful Bahri, mendukung penindakan tegas dari aparat kepolisian dan Pemerintah Kota untuk menyelamatkan aset Jalan Lingkar Selatan.
Meski diakui dirinya sebagai ketua asosiasi, namun dia juga sebagai masyarakat Kota Cilegon, wajar jika ada keberpihakan terhadap Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membangun, bukan hanya menikmati fasilitas pemerintah tanpa kepedulian.
“Saya setuju tindak tegas, kalau tidak buatkan Perda khusus, portal saja, supaya kendaraan ODOL yang merusak jalan itu tidak bisa masuk, kalau perlu dengan melibatkan masyarakat. Kan lebih ampuh kalau melibatkan masyarakat,” ucapnya.
Aptrindo sambung dia, turut berkontribusi saat perbaikan JLS untuk kepentingan arus mudik lebaran lalu dengan menerjunkan alat berat dan lainnya.
Ironisnya kata dia, saat melihat banyaknya full kendaraan besar di sepanjang JLS dengan plat nomor polisi dari luar daerah atau non A, hal itu menunjukkan mereka hanya menikmati kue pembangunan saja, tanpa memberikan kontribusi terhadap daerah, khusunya Kota Cilegon.
Bahkan saat diminta bantuan untuk perbaikan JLS, menurut Saiful Bahri, pengusaha truk itu juga tidak memberikan perhatian.
Karena itu dia berharap, penegakkan aturan harus dilakukan secara tegas tanpa tebang pilih. Wali Kota harus berkoordinasi secara serius dengan aparat kepolisian serta stakeholder terkait lainnya, serta mampu memberi instruksi tegas kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama serius menangani persoalan tersebut.
Jika ditanya soal pendapat, dirinya cenderung lebih memilih JLS ditingkatkan statusnya menjadi kelas jalan nasional. Alasannya, JLS adalah jalan kelas Kabupaten/Kota, sementara pemakaiannya saat ini adalah pemakaian kelas jalan nasional. Maka pola yang terjadi pemerintah akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
Artinya ada biaya perawatan yang cukup besar, maka lebih baik diarahkan untuk pembangunan sarana prasana atau peningkatan SDM masyarakat Kota Cilegon lainnya, meskipun Pemerintah Kota akan mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat namun bantuan itu tidak akan selamanya didapat. (*/Wan)