CILEGON – Kinerja awal penyerapan anggaran Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2026 menjadi sorotan DPRD, menyusul realisasi belanja yang dinilai masih rendah dan belum merata di sejumlah OPD.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, menyampaikan hal itu dalam rapat harmonisasi pokok pikiran (pokir) DPRD bersama pemerintah daerah, Senin (30/3/2026).
Ia menilai, realisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum optimal.
“Dari hasil evaluasi kami di Badan Anggaran, serapan anggaran pada Triwulan I masih belum merata antar-OPD di Kota Cilegon,” ujarnya.
Menurutnya, ketimpangan tersebut mencerminkan perbedaan kesiapan OPD dalam menjalankan program kerja.
“Ada OPD yang progresnya sudah cukup baik, tetapi ada juga yang masih sangat rendah,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan utama bukan hanya rendahnya serapan, tetapi juga ketidakseimbangan antar-OPD.
“Yang menjadi perhatian kami sebenarnya bukan hanya rendahnya serapan, tetapi ketidakseimbangan antar-OPD tersebut,” tegasnya.
Rahmatullah menjelaskan, rendahnya serapan dipengaruhi lambatnya proses pengadaan serta kegiatan fisik yang umumnya baru berjalan pada Triwulan II.
Selain itu, ia menyoroti masih adanya perencanaan kegiatan yang belum matang.
“Ketiga, ada OPD yang perencanaan kegiatannya belum cukup matang sejak tahap penyusunan APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, Banggar tidak hanya melihat angka serapan, tetapi juga kualitas belanja.
“Kami di Badan Anggaran tidak hanya melihat angka serapan semata, tetapi juga melihat kualitas belanjanya,” imbuhnya.
Rahmatullah mengingatkan, kondisi ini harus segera diantisipasi agar tidak berlanjut hingga triwulan berikutnya.
“Jangan sampai kondisi ini dibiarkan sampai Triwulan II, karena potensi SILPA akan semakin besar,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan terjadinya lonjakan belanja di akhir tahun yang tidak efektif.
“Yang kita khawatirkan justru di akhir tahun terjadi belanja besar-besaran yang tidak terencana dengan baik dan tidak memberi dampak nyata kepada masyarakat,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, Banggar akan meminta data rinci hingga level program dan kegiatan, serta memanggil OPD dengan serapan rendah.
“Kami juga akan meminta klarifikasi langsung kepada OPD yang serapannya sangat rendah agar persoalan ini bisa segera diselesaikan secara objektif dan terukur,” paparnya.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran harus berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
“Prinsip kami sederhana, anggaran harus cepat terserap, tetapi yang lebih penting adalah anggaran harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Cilegon,” pungkasnya. (*/ARAS)