CILEGON – Ikatan Alumni Siswa Pecinta Alam Raya (KANISIS) menyatakan menolak rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, apabila tidak didasarkan pada kajian ilmiah menyeluruh dan jaminan keselamatan satwa.
Ketua KANISIS, Agus Fitriyanto, menilai rencana translokasi tersebut perlu dipertimbangkan secara matang karena menyangkut kelangsungan hidup salah satu spesies paling langka di dunia yang populasi liarnya saat ini berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
“Kami menolak keras pemindahan badak Jawa apabila dilakukan tanpa dasar ilmiah yang benar-benar kuat. Jangan sampai atas nama penyelamatan, justru kita menciptakan ancaman baru bagi kehidupan satwa yang populasinya sangat terbatas. Badak Jawa bukan objek eksperimen kebijakan konservasi!” tegas Agus.
Menurutnya, potensi bencana alam di kawasan Ujung Kulon memang perlu diantisipasi.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk memindahkan badak tanpa mempertimbangkan risiko ekologis, biologis, dan kesehatan satwa.
Agus juga mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait data populasi, komposisi jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, hingga keragaman genetik badak yang akan dipindahkan.
Sebab, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan reproduksi dan regenerasi populasi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pemerintah sudah benar-benar mengetahui individu mana yang aman dipindahkan? Bagaimana memastikan pengambilan individu tidak mengganggu regenerasi populasi di Ujung Kulon? Ini bukan pekerjaan memindahkan satwa biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesesuaian habitat di Alas Purwo harus dibuktikan melalui penelitian mendalam, mulai dari ketersediaan pakan, sumber air, tempat berkubang, daya dukung lingkungan, hingga potensi penyakit.
Selain itu, proses penangkapan dan pengangkutan berisiko menimbulkan stres berat pada satwa. Salah satu ancaman medis yang perlu diantisipasi adalah capture myopathy, yakni gangguan otot akibat stres dan aktivitas fisik ekstrem yang dapat berujung pada kerusakan organ hingga kematian.
“Jangan berasumsi bahwa karena sama-sama hutan, maka badak otomatis bisa hidup dengan baik di sana. Ekosistem memiliki karakteristik masing-masing. Kesesuaian habitat harus dibuktikan secara ilmiah, bukan berdasarkan asumsi,” katanya.
KANISIS Usulkan Penguatan Konservasi di Ujung Kulon
Sementara itu, Wakil Ketua KANISIS, dr. Dani Indra Gunawan, mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan sejarah dan karakteristik ekologis Ujung Kulon sebelum mengambil kebijakan pemindahan badak Jawa.
Menurut Dani, kawasan tersebut telah menghadapi berbagai dinamika alam, termasuk letusan Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami dan perubahan bentang alam di wilayah Selat Sunda.
Ia juga menyinggung tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau pada Desember 2018 yang menerjang kawasan pesisir Ujung Kulon.
Menurutnya, ancaman bencana memang nyata, tetapi penanganannya harus melalui strategi konservasi yang tepat dan terukur.
“Kalau kita melihat sejarah, Ujung Kulon bukan kawasan yang steril dari ancaman bencana. Badak Jawa telah menjadi bagian dari ekosistem ini jauh sebelum kita membicarakan program-program konservasi modern. Kawasan ini pernah mengalami peristiwa alam yang sangat dahsyat, termasuk letusan Krakatau tahun 1883,” ungkap Dani.
Dani menilai, catatan sejarah dan penelitian mengenai dampak letusan Krakatau 1883 perlu menjadi bahan pertimbangan.
Ia menyebut tidak terdapat bukti bahwa seluruh populasi badak Jawa di Ujung Kulon musnah akibat peristiwa tersebut.
“Artinya, kita perlu melihat persoalan ini secara utuh. Jangan hanya menjadikan potensi bencana sebagai satu-satunya alasan untuk memindahkan badak. Habitat yang selama ini terbukti menjadi tempat bertahannya populasi liar badak Jawa adalah habitat aslinya di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap habitat tersebut harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Dani mendorong pemerintah mengkaji pengembangan pusat pengembangbiakan atau populasi penyangga di kawasan lain yang memenuhi persyaratan ekologis.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, teknologi reproduksi satwa liar, dan perencanaan konservasi jangka panjang.
“Kalau memang ingin mengembangkan konservasi di wilayah lain, mengapa tidak terlebih dahulu mengkaji kemungkinan membangun pusat pengembangbiakan atau populasi penyangga di kawasan yang benar-benar memenuhi persyaratan ekologis? Kita harus mencari cara agar badak Jawa memiliki peluang berkembang biak di tempat lain tanpa harus mengorbankan keberadaan populasi di habitat aslinya,” jelas Dani.
Minta Kajian Pemerintah Dibuka ke Publik
Agus selanjutnya meminta pemerintah memperkuat perlindungan habitat asli badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon melalui peningkatan patroli, pemulihan habitat, pemantauan populasi, pengelolaan sumber pakan, serta penguatan sistem mitigasi bencana.
KANISIS juga mendesak Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian rencana translokasi kepada publik serta melibatkan akademisi, ahli genetika, dokter hewan satwa liar, ekolog, organisasi pecinta alam, dan masyarakat sekitar kawasan.
“Kalau memang tujuannya membangun habitat kedua sebagai strategi penyelamatan jangka panjang, silakan kaji secara serius. Tetapi jangan mencampuradukkan gagasan membangun habitat kedua dengan keputusan memindahkan badak sebelum seluruh persyaratan ilmiah terpenuhi,” tegas Agus.
Ia menegaskan, keberhasilan konservasi tidak semata-mata diukur dari pemindahan satwa ke kawasan baru, tetapi dari kemampuan memastikan spesies tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang biak.
“Kami ingin badak Jawa tetap lestari. Kami ingin negara hadir melindungi kekayaan hayatinya. Tetapi keselamatan satwa harus menjadi prioritas, bukan sekadar keberhasilan sebuah program. Jangan pertaruhkan masa depan badak Jawa dengan keputusan yang belum teruji.”
KANISIS berharap pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan pendekatan ilmiah dalam menentukan kebijakan konservasi badak Jawa, dengan tetap memprioritaskan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon.***