CILEGON – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Ali Mujahidin mendukung dan mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) hingga universitas negeri.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Prabowo juga menyampaikan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan kebijakan tersebut.
Ali Mujahidin yang akrab disapa H. Mumu menilai kebijakan tersebut apabila dapat direalisasikan akan menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.
“Langkah ini jika terwujud merupakan niat yang luar biasa dalam membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan gratis secara tuntas. Kami sangat setuju, mendukung dan mengapresiasi rencana kebijakan tersebut,” kata H. Mumu, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.
“Kebijakan pendidikan gratis juga dapat mengurangi angka putus sekolah karena anak-anak tidak harus berhenti di tengah jalan akibat kendala finansial keluarga,” ujarnya.
Mumu mengatakan pendidikan yang lebih mudah diakses juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Lebih lanjut, semakin banyak masyarakat yang memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi, semakin besar pula peluang terbentuknya generasi yang memiliki kompetensi dan siap menghadapi dunia kerja.
“Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Indonesia serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan perguruan tinggi negeri. Menurut Mumu, biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan bagian dari pendapatan perguruan tinggi dan dalam skema tertentu berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP sendiri merupakan penerimaan pemerintah pusat dan menjadi bagian dari struktur pendapatan negara.
Di sisi lain, perguruan tinggi negeri juga memperoleh dukungan anggaran pemerintah. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa badan layanan umum (BLU), termasuk perguruan tinggi negeri berstatus BLU, dapat memperoleh anggaran dari APBN sekaligus memiliki pendapatan dari layanan kepada masyarakat.
Karena itu, H. Mumu menilai apabila pemerintah mampu mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
“Kami kira ini merupakan surprise besar bagi generasi bangsa. Kami mengapresiasi dan mendukung sebagai bentuk keberpihakan serta kesungguhan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Menurut H. Mumu, investasi pemerintah di bidang pendidikan tidak selalu memberikan hasil yang dapat dilihat secara langsung dalam waktu singkat. Namun, dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas SDM dan daya saing bangsa.
“Investasi dalam dunia pendidikan memang tidak dilakukan hari ini kemudian langsung terlihat hasilnya. Akan tetapi, investasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, apalagi sampai kuliah di kampus negeri gratis, sangat berpengaruh terhadap kemajuan nusa dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
H. Mumu berharap rencana tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
“Kalau kebijakan tersebut dapat terwujud, kami kira ini merupakan rencana yang luar biasa. Indonesia lima atau 10 tahun yang akan datang dapat menjadi bangsa yang maju dengan dukungan sumber daya manusia yang luar biasa,” katanya.***