CILEGON — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon membuka ruang dialog publik sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum “Merdeka Bicara” yang digelar di Paradiso Garden Cafe, Rabu (22/4/2026) malam.
Forum itu dihadiri sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), mahasiswa, serta unsur Forkopimda.
Walikota Cilegon, Robinsar, mengatakan forum tersebut menjadi sarana komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat guna menjaring kritik, saran, serta masukan konstruktif demi perbaikan pembangunan daerah.
“Ini adalah wadah yang kami siapkan untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran. Kami ingin menjangkau hal-hal yang selama ini belum terjangkau,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap masukan yang disampaikan akan dicatat dan diupayakan untuk diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya transparansi kinerja pemerintah kepada publik.
“Apa yang menjadi catatan akan kami tindak lanjuti. Kami juga menyampaikan apa yang sudah dan belum kami kerjakan, bukan untuk pembelaan, tetapi sebagai bentuk keterbukaan,” katanya.
Robinsar menambahkan, pemerintah daerah tidak antikritik dan justru menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memetakan program prioritas.
“Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Ini menjadi sarana bagi kami untuk memetakan apa yang perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya penanganan kekerasan terhadap anak, perbaikan drainase, hingga penguatan sektor pendidikan dan infrastruktur.
Ia menyebutkan, sekitar 70 persen dari aspirasi yang disampaikan telah masuk dalam rencana program kerja pemerintah.
Terkait penanganan kekerasan anak, ia menyebut sinergi lintas instansi telah dibangun, termasuk dengan kepolisian, kejaksaan, serta dinas terkait.
“Alhamdulillah, pintu koordinasi sudah terbuka. Baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun DP3KB melalui unit PPA sudah siap memfasilitasi penanganan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Cilegon juga tengah mematangkan langkah penanganan banjir, pengembangan sektor pertanian, serta peningkatan infrastruktur pendidikan yang telah dianggarkan dalam APBD maupun melalui skema CSR industri.
Di sektor pertanian, pemerintah berencana membuka lahan baru dengan metode dan bibit unggul yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas.
“Biasanya satu hektare menghasilkan 6–7 ton, dengan metode baru bisa mencapai 10–15 ton jika kondisi tanah mendukung,” ujarnya.
Tak hanya itu, rencana relokasi taman layak anak juga menjadi perhatian. Pemerintah akan memindahkan fasilitas tersebut ke kawasan Alun-alun Kota Cilegon dengan konsep yang lebih representatif dan ramah usia.
“Lokasi saat ini dinilai sudah tidak layak. Kami akan pindahkan ke alun-alun dengan penataan yang lebih baik dan pembagian zona usia yang jelas,” kata Robinsar.***