CILEGON – Semenjak dialihkan kewenanganya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Perkim), program unggulan Pemerintah Kota Cilegon yakni pembangunan wilayah berbasis masyarakat yang dinamai program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) mulai sering dikeluhkan oleh para Ketua Pokmas di Kota Cilegon.
Kelompok Masyarakat (Pokmas) Se-Kota Cilegon menilai, pelaksanaan program pada tahun ini berbeda dari tahun 2017, yakni banyak pemangkasan anggaran dan ditambah gambar desain yang dibuat berbeda dengan yang ada di lapangan, sehingga membuat kewalahan para anggota Pokmas.
Seperti dituturkan oleh Iyan Mulya Febrian, selaku Ketua Pokmas Kelurahan Citangkil.
Menurutnya, untuk program DPW-Kel pada tahun 2018 ini banyak ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan gambar di lapangan.
“Perbedaan yang paling menyolok itu terkait RAB dan gambar, untuk tahun ini kan yang pegang Dinas Perkim jadi RAB tersebut berbeda dengan tahun lalu yang dipegang Dinas PU, jadi untuk itu saya berharap untuk keterlibatan Dinas Perkim harus dievaluasi kembali,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/8/2018).
Lebih lanjut dikatakannya, program DPW-Kel yang digelontorkan Pemkot Cilegon selama ini sudah cukup baik, namun semenjak diambil alih oleh Dinas Perkim program ini agak sedikit terganggu.
“Makanya untuk itu harapan saya masalah ini harus ada evaluasi dari Pemerintah, sehingga kedepanya program DPW-Kel berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan anggota Pokmas lainya, yang menilai kinerja dari Dinas Perkim lamban dan terkesan tidak mengerti secara teknis apa yang harus dilakukan, dan berimbas pada terganggunya kinerja dari Pokmas yang ada di Kelurahan.
“Pihak Perkim tidak faham sehingga menyulitkan kami sebagai Pokmas, dan untuk itu kami bersama anggota lain sepakat untuk Program DPW-Kel 2019 perlu dievaluasi kembali terutama Dinas Perkim yang memegang program ini,” tukasnya. (*/Red)
[socialpoll id=”2513964″]