CILEGON – Walikota Cilegon telah melantik pejabat eselon II, III, dan IV untuk mengisi formasi jabatan menyesuaikan dengan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemkot Cilegon, Kamis lalu (12/1).
Namun begitu, diketahui banyak PNS di lingkungan Pemkot Cilegon merasa kecewa dengan hasil penggodokan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini.
Dari informasi yang didapat Fakta Banten, pada malam Sabtu lalu (13/1) usai seluruh pejabat eselon III & IV mendapatkan SK penetapan jabatannya, ada sekitar 40 orang PNS Cilegon berkumpul di DPRD Cilegon untuk menemui Ketua DPRD, Fakih Usman.
Belum jelas detail isi diperbincangan dalam pertemuan tersebut, apakah soal mutasi dan promosi jabatan yang tidak sesuai harapan, ataukah tentang masalah lainnya. Namun menurut sumber informasi dari salah seorang ASN yang ikut hadir saat itu, kedatangan mereka menemui Ketua Dewan, yakni dalam rangka membahas hasil mutasi dan promosi jabatan di Pemkot Cilegon yang baru saja ditetapka.
“Iya kang malam Sabtu kemarin, saya bersama rekan sesama ASN berkumpul di Dewan untuk menanyakan perihal mutasi,” tukasnya.
Selain itu, sejumlah ASN juga menilai hasil mutasi dan promosi jabatan kali ini sangat kental dengan nuansa kepentingan politik Walikota Cilegon.
Realitas yang terjadi, ternyata bertentangan dengan pidato walikota saat pelantikan, dimana saat itu ia mengatakan tidak ada muatan politik dalam rotasi, mutasi dan promosi kali ini.
“Pada waktu pidatonya dalam rotasi mutasi saya mendengar bahwa tidak ada muatan politik tapi kenyataan ada muatan politik dalam rotasi ini,” ujar salah seorang ASN yang enggan identitasnya diungkapkan, Minggu (15/1).
Menurutnya, tidak adanya pergantian pada jabatan lurah dan camat, hal itu menjadi pembahasan serius di kalangan PNS Cilegon usai pelantikan. Kalangan birokrat di bawah menilai kebijakan ini, merupakan salah satu bentuk muatan politik walikota dalam mutasi promosi kali ini.
“Walaupun itu ada muatan politik saya mah pasrah ajalah kang,” ujarnya. (*)
Penulis: Adam.