CILEGON – Rencana penerapan program sekolah gratis di Kota Cilegon mulai disiapkan Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).
Program yang disebut Sekolah Cilegon Juare tersebut ditargetkan dapat mulai dilaksanakan pada 2027.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, program sekolah gratis tersebut merupakan inisiatif Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo.
Saat ini, pihaknya masih melakukan kajian untuk menghitung kebutuhan anggaran serta menentukan sekolah yang akan menjadi sasaran program.
“Kami sedang mengkaji dan sudah kami usulkan program ini di tahun anggaran 2027 dan itu sudah menjadi atensi Pak Wali Kota untuk menyediakan anggaran untuk sekolah gratis,” ujar Heni.
Selain melakukan kajian internal, Dindikbud Cilegon juga melakukan kaji banding ke Kota Tangerang sebagai salah satu bahan untuk mempersiapkan implementasi program sekolah gratis di Kota Cilegon.
“Selain melakukan kajian kami juga melakukan kaji banding ke Kota Tangerang untuk kita mengimplementasikan nanti di tahun 2027,” ujarnya.
Heni berharap proses persiapan tersebut dapat menghasilkan skema yang memungkinkan program sekolah gratis dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
“Insyaallah mudah-mudahan bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam persiapan program tersebut, Dindikbud Cilegon bersama Wakil Wali Kota juga telah melakukan survei ke sejumlah sekolah.
Survei sejauh ini dilakukan terhadap sekolah swasta, khususnya jenjang SD dan SMP.
Dari proses tersebut, sedikitnya sembilan sekolah telah disurvei sebagai bagian dari kajian awal program sekolah gratis.
Dindikbud menyebut jenjang SMP menjadi salah satu perhatian utama. Hal ini berkaitan dengan persoalan penerimaan murid baru, ketika sebagian orang tua cenderung memilih sekolah negeri karena tidak dikenakan biaya pendidikan seperti di sekolah swasta.
Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan penumpukan calon siswa di sekolah negeri, sementara sekolah swasta berpotensi mengalami kekurangan murid.
“Itu salah satu latarbelakang Pak Wali ingin meluncurkan program ini salah satunya agar sekolah swasta gratis dibiayai oleh pemerintah,” ujarnya.
Namun, program sekolah gratis tersebut tidak akan diterapkan secara otomatis kepada seluruh sekolah swasta. Pemerintah daerah masih menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
“Sekolah swasta tentu tidak semua swasta karena kita punya juklak juknisnya,” ungkap Heni.
Heni menjelaskan, sekolah swasta yang telah memiliki kemampuan pembiayaan relatif tinggi tidak menjadi fokus utama program. Bantuan lebih diarahkan kepada sekolah swasta dengan kondisi ekonomi yang masih menengah ke bawah.
Karena itu, Dindikbud saat ini tengah mengidentifikasi sekolah-sekolah yang sesuai dengan sasaran program. Untuk jenjang SD, terdapat lima sekolah yang masih menjadi calon penerima dan sedang dikaji. Sementara untuk jenjang SMP, terdapat 22 sekolah yang masuk dalam kajian.
“Jadi yang kita berikan bantuan adalah sekolah-sekolah masih menengah kebawah ada lima sekolah sedang kami kaji untuk sekolah dasar dan 22 untuk sekolah smp sementara sekolah-sekolah yang mapan tentu tidak menjadi focus dari program ini,” ujarnya.
Selain menentukan sekolah sasaran, salah satu pekerjaan utama Dindikbud adalah menghitung kebutuhan anggaran program sekolah gratis secara lebih rinci.
Heni menyebut pemerintah daerah telah membuat simulasi awal berdasarkan besaran bantuan yang berbeda untuk siswa SD dan SMP. Simulasi tersebut masih bersifat kasar dan belum menjadi angka final kebutuhan anggaran.
“Kita sudah menghitung kalau misalnya sd Rp150 ribu, smp Rp200 ribu itu diangka Rp8,5 miliar pertahunnya kalau sd Rp100 ribu smp Rp150 itu diangka Rp6,5 miliar. Itu baru penghitungan secara kasar, tapi untuk lebih pastinya saat ini kita sedang melakukan kajian penghitungan secara detail dengan Bappeda dengan Dindik dan BPKPAD,” paparnya.
Berdasarkan penghitungan awal tersebut, jumlah penerima manfaat program diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 siswa dari jenjang SD dan SMP. Namun, jumlah siswa SMP disebut lebih banyak dibandingkan siswa SD.
“Kurang lebih 6 ribu orang itu terdiri dari sd dan smp tapi memang lebih banyak ke smp,” tutupnya. ***