SERANG – Program pendidikan gratis yang digadang-gadang jadi prioritas Pemprov Banten ternyata belum berjalan mulus.
Hingga Mei 2026, banyak sekolah mengaku baru menerima sebagian dana. Akibatnya, operasional tertatih dan kesejahteraan guru tak pasti.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengaku sudah kebanjiran keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Bahkan sore kemarin (25/5), beberapa kepsek meminta bertemu langsung untuk membeberkan kondisi di lapangan.
“Saya ingin mendengar langsung bagaimana kondisi di lapangan,” kata Yeremia usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Senin (25/5/2026).
Ia menyebut, sejak Januari hingga Mei 2026, dana pendidikan gratis dari Pemprov Banten baru cair sebagian. Artinya, lima bulan berjalan, sekolah masih menalangi kebutuhan sendiri.
“Yang saya dengar khususnya pada tahun 2026 ini, setelah berjalan lima bulan hingga Mei, sekolah-sekolah baru menerima sebagian dana dari Pemerintah Provinsi Banten untuk program pendidikan gratis, dan belum sepenuhnya diterima,” ujarnya.
Dampaknya langsung terasa. Biaya operasional sekolah tersendat, kesejahteraan guru terganggu, proses belajar mengajar pun ikut terganggu.
“Hal ini tentu berdampak terhadap biaya operasional sekolah, kesejahteraan guru, dan juga proses belajar mengajar,” ucapnya.
Yeremia paham kondisi fiskal Banten sedang ketat. Tapi ia mengingatkan, kalau pendidikan gratis memang program prioritas, maka dananya tidak boleh dipingpong.
“Kita mengerti bahwa kondisi fiskal saat ini cukup ketat, tetapi karena ini merupakan program prioritas, maka semestinya juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten,” katanya.
Komisi V berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan dan memaksa Pemprov mencari solusi cepat.
Selain dana, DPRD juga menyorot kekacauan informasi pra-SPMB 2026 yang akan dimulai 4 Juni. Banyak orang tua mengira sudah daftar, padahal belum.
“Saat ini sedang berlangsung tahapan pra-SPMB, dan masih banyak masyarakat yang awam terkait proses tersebut. Ada juga masyarakat yang mengira sudah mendaftar padahal sebenarnya belum,” ujar Yeremia.
Evaluasi juga akan menyasar pelaksanaan program pendidikan gratis di sekolah swasta yang selama ini sering luput dari pengawasan.
“Selain itu, kami juga akan melihat kembali pelaksanaan program pendidikan gratis, khususnya di sekolah swasta. Itu nanti yang akan coba kita bahas lebih lanjut,” tegasnya.
Pertanyaannya sederhana, apabila dana untuk sekolah saja bisa molor lima bulan, bagaimana publik harus percaya bahwa pendidikan benar-benar jadi prioritas di Banten.***