SERANG — Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW HIMA Persis) Banten menyoroti arah kebijakan pembangunan manusia yang dinilai masih belum menempatkan pendidikan, literasi, dan penguatan kapasitas intelektual sebagai prioritas yang sebanding dengan pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW HIMA Persis Banten, Febry Bahri Fauzin, menilai pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak merupakan sesuatu yang penting, tetapi tidak boleh membuat negara mengabaikan kebutuhan yang sama fundamentalnya, yakni pendidikan dan pengembangan akal.
“Anak yang lapar tentu harus diberi makan. Tetapi negara tidak boleh berhenti pada memastikan perut anak kenyang. Negara juga memiliki tanggung jawab memastikan pikirannya tidak dibiarkan lapar,” ujar Febry.
Menurutnya, pembangunan manusia tidak semestinya hanya diukur melalui pemenuhan kebutuhan biologis maupun peningkatan kemampuan ekonomi. Manusia memiliki akal, moral, kehendak, dan kemampuan untuk membaca serta mengubah realitas. Karena itu, investasi terhadap pendidikan, buku, perpustakaan, guru, dan budaya literasi merupakan bagian fundamental dari pembangunan manusia.
Febry menyoroti kabar mengenai ruang perpustakaan di SD Negeri Tlogo 2, Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang disebut dibongkar untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan satu ruangan perpustakaan, tetapi mencerminkan bagaimana negara menentukan skala prioritas pembangunan. Hal serupa jangan sampai terjadi di Provinsi Banten.
“Ketika ruang perpustakaan dapat dikalahkan oleh kepentingan pembangunan lain, buku tidak menjadi prioritas, sementara anggaran untuk penguatan literasi justru mengalami tekanan, maka kita perlu bertanya: sebenarnya manusia seperti apa yang sedang ingin dibangun oleh negara?” katanya.
Ia menegaskan bahwa anggaran negara bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan. Menurutnya, setiap alokasi anggaran merupakan keputusan politik yang menunjukkan apa yang dianggap penting oleh pemerintah.
“Anggaran adalah bahasa politik negara. Ketika negara memilih membiayai sesuatu, di saat yang sama negara sedang mengatakan bahwa sesuatu itu penting. Karena itu, kita harus berani mempertanyakan ketika pembangunan fisik memperoleh perhatian besar, sementara pembangunan kapasitas intelektual manusia justru terpinggirkan,” ujar Febry.
Dalam pandangannya, persoalan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesejahteraan guru. Ia menilai sulit berbicara mengenai generasi emas apabila negara belum sepenuhnya memberikan kepastian dan penghargaan yang layak kepada mereka yang setiap hari berada di garis depan pendidikan.
“Guru mengajarkan masa depan kepada anak-anak, tetapi jangan sampai masa depan gurunya sendiri justru tidak pasti. Kita tidak bisa terus-menerus meminta guru berkorban atas nama pengabdian, sementara negara tidak memberikan kebijakan yang memadai untuk menjamin kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Febry juga mengingatkan agar semangat gotong royong masyarakat tidak dijadikan alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam membangun budaya literasi. Menurutnya, masyarakat telah memiliki kontribusi besar melalui taman baca, komunitas literasi, donasi buku, hingga pengorbanan orang tua dan guru.
“Gotong royong adalah kekuatan masyarakat, tetapi jangan sampai gotong royong berubah menjadi subsidi diam-diam atas kegagalan negara. Masyarakat boleh membantu, tetapi kewajiban negara tidak boleh dialihkan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, dalam perspektif Islam, pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan akal dan ilmu pengetahuan. Perintah Iqra’ pada wahyu pertama, menurutnya, menunjukkan bahwa Islam menempatkan aktivitas membaca, mengetahui, dan memahami sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban.
“Islam tidak hanya berbicara tentang manusia yang sehat secara fisik, tetapi juga manusia yang berilmu, berakal, memiliki kesadaran moral, dan mampu mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Karena itu, membangun manusia berarti membangun tubuhnya, mencerdaskan akalnya, membentuk moralnya, sekaligus menjaga kemerdekaan berpikirnya,” jelas Febry.
PW HIMA Persis Banten, lanjutnya, mendorong pemerintah agar kebijakan pembangunan tidak terjebak pada paradigma pembangunan yang hanya mengejar capaian fisik dan angka pertumbuhan, tetapi mengabaikan kualitas manusia sebagai tujuan utama pembangunan.
“Jangan sampai kita memiliki banyak bangunan, banyak proyek, dan banyak program, tetapi kehilangan manusia yang mampu berpikir kritis, membaca keadaan, memahami persoalan, dan berani mempertanyakan ketidakadilan,” katanya.
Menurut Febry, persoalan perpustakaan, buku, guru, literasi, hingga pendidikan pada akhirnya bukan sekadar persoalan sektoral. Semuanya berkaitan langsung dengan masa depan demokrasi dan peradaban Indonesia.
“Bangsa yang kehilangan budaya membaca akan kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan. Ketika masyarakat tidak lagi mampu mempertanyakan kebijakan, menguji informasi, dan membaca kekuasaan secara kritis, maka demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa kesadaran,” pungkasnya.
PW HIMA Persis Banten menegaskan bahwa negara harus memastikan pembangunan manusia berjalan secara utuh. Pemenuhan kebutuhan pangan harus berjalan bersama dengan pendidikan yang berkualitas, penguatan literasi, kesejahteraan guru, dan pembangunan kebudayaan intelektual.
“Negara tidak boleh hanya membuat rakyat kenyang. Negara harus memastikan rakyatnya berilmu, berpikir, bermoral, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Sebab pembangunan yang hanya menghasilkan manusia yang sehat secara fisik tetapi lemah secara intelektual bukanlah pembangunan manusia yang utuh,” tutup Febry.***