MAKKAH – Kementerian Haji dan UMRAH Republik Indonesia (Kemenhaj) memiliki komitmen serius untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkeadilan untuk seluruh jemaah pada penyelenggaraan haji kali ini.
Karena itu, ketika menemukan adanya pelanggaran oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tentang pengkavlingan tenda di Arafah, Kemenhaj langsung melakukan upaya penertiban.
Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang tinggal menyisakan dua hari lagi, Kemenhaj terus memaksimalkan penyiapan fasilitas maupun skenario pergerakan jemaah.
“Kami juga sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai dengan kebutuhan, bahkan kita cek by name,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak di Makkah, Jum’at (22/5/2026).
Ketertiban penyelenggaraan ibadah haji ini mutlak membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen, termasuk KBIHU.
Pemerintah melarang keras adanya pergerakan jemaah yang berada di luar koordinasi resmi Kemenhaj. Hal ini demi menjaga keselamatan di fase krusial ini.
Tindakan tegas berupa sanksi administratif tertinggi akan langsung diberikan kepada lembaga bimbingan yang terbukti melanggar aturan.
“Makanya kan berulang kali kami sebutkan kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya karena kami tidak mau jemaah itu dikorbankan,” tegas Dahnil.
Peningkatan kualitas pelayanan dan kedisiplinan ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan para tamu Allah.
Momentum perhajian tahun ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan pelayanan haji Indonesia yang jauh lebih profesional serta bermartabat.
Seluruh petugas haji dituntut untuk bekerja sepenuh hati dalam melayani sekaligus memastikan kepuasan umat Islam yang sedang menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.
“Presiden berpesan agar kalian melayani mimpi-mimpi umat muslim, mewujudkan mimpi-mimpi mereka supaya menjadi lebih sempurna, makanya kami harus melayaninya dengan sempurna juga,” papar Dahnil, menjelaskan harapan dari Presiden Prabowo.
Sebagai langkah edukasi, jemaah haji diimbau untuk senantiasa berkoordinasi dengan petugas kloter dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar agenda resmi.
Mitigasi risiko dan upaya antisipasi terhadap berbagai potensi masalah di lapangan terus dilakukan secara berkala oleh tim Kemenhaj hingga malam hari.
Penempatan jemaah asal berbagai daerah seperti Sumatera Utara maupun Jawa Tengah kini sudah dipetakan dengan rapi untuk menghindari kebingungan saat masa pergerakan.
“Ini masa titik krusial tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi, mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” tutup Dahnil. (*/Red/MCH-2026)