LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mendorong pemberdayaan masyarakat adat Baduy yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Upaya tersebut mencakup peningkatan akses kesehatan, pendidikan, penguatan kebudayaan, pengelolaan hutan adat, hingga pengembangan sektor pertanian dengan tetap menghormati adat istiadat dan kearifan lokal.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Adat Baduy di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat adat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Baduy perlu mendapat perhatian secara terpadu agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Amir Hamzah menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adat Baduy perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kawasan hutan adat, dan pertanian merupakan aspek yang saling berkaitan dalam mendukung kehidupan masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat adat Baduy harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Aspek kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kawasan hutan adat, dan pertanian perlu diperhatikan secara terpadu. Yang terpenting, program pembangunan harus tetap menghormati adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Baduy,” terang Amir Hamzah.
Pendekatan tersebut penting mengingat masyarakat Baduy memiliki tatanan adat dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas budaya Kabupaten Lebak. Karena itu, program pembangunan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus menghormati aturan adat yang berlaku.
Di bidang kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan diharapkan dapat mendukung akses terhadap layanan dasar sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penguatan sektor pertanian dan pengelolaan kawasan hutan adat perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta pola kehidupan masyarakat setempat.
Pemberdayaan yang berkelanjutan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, pendataan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat adat agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Lebak diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Baduy tanpa mengesampingkan pelestarian budaya dan lingkungan.
Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan seimbang, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai adat yang menjadi kekayaan budaya Lebak. (*/Sahrul).