Gelar Aksi di DPMPTSP Lebak, Warga Desa Sangiang Tanjung Tolak Pembangunan Kandang Ayam

 

LEBAK – Masyarakat dan puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, mereka menolak pembangunan Kandang ayam yang berlokasi di Kampung Cilanggong, Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Kamis (14/9/2023).

Hasil pantauan wartawan Fakta Banten di lapangan, aksi sempat memanas dan saling dorong mendorong antara warga, mahasiswa dan pihak kepolisian yang berjaga di gerbang kantor DPMPTSP.

Koordinator Aksi dari Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Diki Wahyudi menyampaikan, dalam aksi ini merupakan penolakan dengan adanya pembangunan kandang ayam di wilayah mereka, karena menurutnya pembangunan tersebut berpotensi akan merugikan masyarakat Desa Sangiang Tanjung.

“Karena khususnya Kecamatan Kalanganyar tidak masuk dalam zona peternakan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014. Nah hari ini kita datang untuk mendapatkan hak mereka, hak masyarakat Desa Sangiang Tanjung, dan ingin mengusut tuntas oknum yang bermain di desa tersebut,” kata Diki pada saat diwawancarai di sela sela aksi, Kamis (14/9/2023).

Ia menyebut jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan dampak buruk terhadap kawasan pemukiman masyarakat.

“Dan itu kami tidak ingin terjadi di wilayah lainnya. Kami khawatir kalau tidak diselesaikan hari ini, maka akan terjadi di wilayah lainnya,” imbuhnya.

Di sela sela aksi, Kepala DPMPTSP, Yadi Basari Gunawan, menjelaskan terkait pro kontra pembangunan kandang ayam yang terjadi di Desa Sangiang Tanjung, pihaknya saat ini sedang ditindaklanjuti.

“Perlu kami sampaikan terhadap pelaku usaha yang memohon di Desa Sangiang Tanjung, bahwa nilai investasinya dibawah Rp5 miliar . Jadi, manakala dibawah Rp5 miliar maka masuknya usaha kecil menengah,” katanya.

Kemudian Yadi, menyampaikan, terkait dengan permohonan bangunan gedung (PBG) pihaknya belum bisa memproses pengajuannya. Karena ada dinamika di bawah sehingga belum bisa memprosesnya

“Memang kita sudah menerima permohonan ini dari bulan Juli. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semua izin dasar itu ada tiga, pertama PKKPR, yang kedua persetujuan lingkungan dan ketiga BBG,” pungkasnya. (*/Yod/Aji)

Comments (0)
Add Comment