LEBAK– Aksi mahasiswa kembali menggema di Banten. Kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Cibadak (HIMACIDA) yang dengan tegas mengambil langkah hukum dan administratif atas dugaan pungutan liar (pungli) yang mencoreng citra pelayanan publik di salah satu UPT Samsat Kabupaten Lebak.
Melalui surat resmi yang dikirimkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Jumat, 13 Juni 2025, HIMACIDA meminta agar pemerintah provinsi turun tangan mengusut tuntas dugaan praktik pungli yang disebut-sebut telah berlangsung lama namun terkesan dibiarkan.
“Kami ingin pemimpin daerah ini tidak hanya tegas di atas kertas. Kalau pungli di Samsat dibiarkan, bagaimana nasib pelayanan publik ke depan?” ujar Ketua HIMACIDA, Muhidin Saputra, saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2025).
Muhidin menuturkan, surat tersebut merupakan bentuk kegelisahan masyarakat dan mahasiswa atas lemahnya pengawasan di sektor pelayanan kendaraan bermotor.
Menurutnya, Samsat adalah institusi publik yang seharusnya memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi warga, bukan menjadi tempat pungutan tak sah.
Tak hanya menyoroti persoalan di tingkat Samsat, HIMACIDA juga melempar tantangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk membuktikan komitmen mereka dalam pemberantasan pungli yang selama ini gencar disuarakan.
“Kami lelah dengan janji yang hanya manis di mikrofon. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan lanjutkan aduan ini ke Inspektorat Provinsi. Jangan biarkan praktik ini jadi budaya,” tegas Muhidin.
Dalam pernyataannya, HIMACIDA turut meminta perhatian Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya agar tidak berpangku tangan.
Mahasiswa menilai pemimpin daerah harus hadir dan aktif merespons keresahan warganya, apalagi menyangkut isu integritas birokrasi.
“Ini momentum bagi Bupati Lebak untuk menunjukkan kepemimpinan yang bersih. Kalau tidak ditindak, publik bisa menganggap bahwa pemerintah daerah turut menutup mata,” lanjutnya.
Aksi HIMACIDA ini menjadi sinyal keras bahwa generasi muda tak ingin tinggal diam menghadapi praktik kotor dalam pelayanan publik. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas. (*/Sahrul).