JAKARTA – Penghargaan Champion WSIS Prizes 2026 yang diraih platform Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks) dinilai sebagai bukti negara harus hadir di tengah banjir informasi digital.
Hal itu disampaikan aktivis literasi informasi publik sekaligus akademisi ilmu komunikasi, Ferdi Setiawan.
Menurutnya, prestasi Jalahoaks milik Pemprov DKI di tingkat dunia menunjukkan verifikasi fakta adalah kebutuhan mendesak hari ini.
“Jalahoaks membuktikan pemerintah tidak hanya menyebarkan informasi. Tapi juga memverifikasi agar masyarakat dapat kepastian. Ini pelayanan publik yang relevan di era misinformasi, disinformasi, dan malinformasi,” ujar pengurus IJTI dan Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV itu, Sabtu (25/7/2026).
Ferdi mengapresiasi Jalahoaks yang sejak 2020 aktif mengklarifikasi isu viral, mulai dari bansos, rekrutmen, hingga layanan kesehatan. Namun ia mengingatkan, pekerjaan rumah belum selesai.
“Melawan hoaks tidak cukup dengan klarifikasi setelah viral. Tantangan terbesar adalah membangun budaya verifikasi. Masyarakat harus dibiasakan bertanya, cek sumber, bandingkan data, dan paham konteks sebelum share,” tegas dosen Undira tersebut.
Sebagai calon komisioner KI DKI, Ferdi mendorong adanya sinergi antara Jalahoaks dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
“KI DKI punya mandat mengawal UU KIP No. 14 Tahun 2008. Jalahoaks punya pengalaman verifikasi dan edukasi digital. Kalau digabung, ini akan memperkuat kepercayaan publik pada informasi resmi pemerintah,” jelasnya.
Ia mengusulkan kolaborasi itu diperluas hingga kelurahan, RW, RT, sekolah, kampus, dan komunitas.
Tujuannya agar masyarakat tidak hanya jadi penerima informasi, tapi juga pelaku literasi.
Ferdi juga menyoroti peran media yang sering luput dalam diskusi keterbukaan informasi.
“Jangan remehkan jurnalis. Kami melakukan verifikasi, konfirmasi, edukasi, dan menjembatani pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, ketika pemerintah cepat membuka data, media akan bantu menyebarkan yang benar. Tapi ketika informasi resmi telat, ruang kosong itu akan diisi hoaks.
Ferdi menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan UU KIP tidak diukur dari banyaknya data yang dibuka.
“Keberhasilan diukur dari kepedulian warga, tumbuhnya budaya cek-fakta, dan kuatnya kolaborasi. Masalah kita bukan banjir informasi, tapi lemahnya kemampuan membedakan fakta, opini, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Literasi harus jadi gerakan sosial bersama,” pungkasnya. (*/Ajo)