JAKARTA – Usai menyerahkan surat pengunduran dirinya, Gibran Rakabuming Raka mengaku bahwa mengemban tugas untuk menjadi Wakil Presiden bukan hal yang mudah.
Ia mengungkapkan ada tantangan yang dihadapi saat menjalankan kepemimpinan.
“Saya menyadari perjalanan mengemban amanah ini pasti tidak mudah. Ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab, ada banyak pro dan kontra yang harus dihadapi, ada kritik dan masukan yang harus didengar,” ujar Gibran dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis, (12/11/2026).
“Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna,” imbuhnya.
Menurutnya, ada hal yang lebih penting daripada sebuah jabatan, yakni memilih untuk mengambil keputusan untuk kepentingan lebih banyak orang dibanding untuk diri sendiri.
“Namun ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar jabatan, posisi, atau pembuktian diri,” lanjut Gibran.
“Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gibran menyebut bahwa kedewasaan dalam bernegara bukan diukur dari upaya mempertahankan jabatan, tapi keberanian melepaskannya demi kepentingan negara.
“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” sambungnya.
“Oleh karena itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan penuh kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” terangnya.
Gibran juga menegaskan bahwa keputusan mundur tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang saat ini tengah bergulir.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” tegas Gibran.
“Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan saya sudah serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi karena demokrasi perlu ditata lebih baik,” pungkasnya.***