JAKARTA – Transformasi sistem layanan haji di Arab Saudi menuntut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1448 H/2027 M memiliki kompetensi dan pemahaman menyeluruh terhadap tugas serta mekanisme pelayanan jemaah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo menegaskan bahwa perubahan sistem layanan berbasis syarikah harus diikuti kesiapan seluruh petugas dalam memahami alur pelayanan dan pembagian kewenangan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Puji saat membuka soft opening Pelatihan PPIH 1448 H/2027 M, Sabtu (21/11/2026). Pelatihan diawali secara daring pada 21–27 November 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian pembekalan petugas yang berlangsung sekitar satu bulan.
Puji menjelaskan, setiap petugas harus memahami tugas dan kewenangannya masing-masing, termasuk hubungan koordinasi antara daerah kerja, sektor, kloter, kafilah, dan fawj. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan pelayanan berjalan terkoordinasi.
“Setiap orang harus memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu layanan dan di mana kewenangannya berada. Kita ini satu kesatuan. Kekompakan dan koordinasi menjadi kunci,” jelasnya.
Selain memahami struktur dan kewenangan, petugas juga harus menguasai seluruh rangkaian proses pelayanan jemaah, mulai dari keberangkatan dari Indonesia, kedatangan dan aktivitas selama di Arab Saudi, pelaksanaan rangkaian ibadah haji, hingga kepulangan ke Tanah Air.
Pemahaman dasar mengenai fikih dan tata cara ibadah haji juga menjadi bekal penting bagi seluruh petugas. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pendampingan dan membantu jemaah sesuai kebutuhan selama menjalankan ibadah.
Dalam rangkaian pelatihan tersebut, peserta juga dibekali kemampuan komunikasi, termasuk penguasaan bahasa Arab praktis. Materi ini diharapkan memudahkan petugas berinteraksi dengan jemaah maupun pihak terkait di Arab Saudi.
Puji menambahkan, kesiapan petugas tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kondisi fisik, mental, serta kemampuan bekerja sama. Karena itu, ia meminta peserta menjaga stamina selama mengikuti pelatihan, khususnya pada sesi tatap muka.
“Petugas harus siap secara kompetensi, mental, dan kemampuan fisik. Semua ini menjadi bekal penting karena amanah pelayanan jemaah berada di pundak Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya.
Ia menyebut, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi momentum untuk semakin memfokuskan penyelenggaraan haji dan meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian positif penyelenggaraan haji sebelumnya harus menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi PPIH 2027 untuk bekerja lebih baik.
Melalui pelatihan ini, Kemenhaj berharap seluruh petugas tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata, mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta menyelesaikan persoalan pelayanan secara cepat dan tepat.***