JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendesak agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Bahlil Lahadalia mencabut Kepmen (Keputusan Menteri) tentang wilayah pertambangan Provinsi Banten lantaran mencakup ke dalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Sekedar informasi, Perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kini tercatat sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai Kepmen ESDM nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penetapan tersebut dengan menuangkannya dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Bahlil Lahadalia di 12 Februari 2026.
Syafruddin menilai, keputusan Menteri ESDM tersebut harus dievaluasi secara serius lantaran berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam dan mengancam habitat alami satwa paling langka yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat badak Jawa yang harus dilindungi,” kata Syafruddin dikutip dari laman resmi Fraksi PKB, Selasa (17/11/2026).
“Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” imbuhnya.
Disampaikan Syafruddin, saat ini kondisi badak Jawa berstatus kritis atau terancam punah, sehingga kelangsungan hidup satwa yang memiliki nama latin Rhinoceros Sondaicus itu harus diutamakan dengan tidak mengganggu habitatnya.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya ke tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat badak Jawa rusak, kita ma mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ungkap Syafruddin.
Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mendorong agar pemerintah lebih fokus dan serius mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, dibandingkan membuka peluang eksploitasi yang berpotensi mengancam habitat badak Jawa.
Sebab lanjutnya, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan semestinya tidak dipertentangkan, sehingga pemerintah harus mampu mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan tanpa merusak kekayaan ekologis yang tak ternilai.
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif dan UMKM. Mengapa tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat badak Jawa,” tegasnya.
“Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” sambung Syafruddin.
Ia mendorong agar pemerintah lebih memperkuat pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan memperhatikan infrastruktur, kemudahan investasi serta keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi bisa dirasakan warga lokal Banten.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya badak Jawa,” tandasnya.***