BANDUNG – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan visi Indonesia menjadi Green Superpower saat berbicara di Acara Talkshow: Climate Action, Social Inclusion, and Systems Innovation: Paradigma Baru Pembangunan Indonesia di Bandung, Sabtu, 11 Juli 2026.
“Indonesia perlu membangun narasi baru bahwa kekuatan bangsa di masa depan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan sumber daya alam, tetapi dari kemampuan mengelolanya secara berkelanjutan,” kata Menteri Jumhur dalam acara yang digelar di ASCODI Lab Fragment Project Building, Bandung.
Menurut Menteri Jumhur, Visi Green Superpower bisa diwujudkan melalui kepemimpinan dalam solusi berbasis alam, pasar karbon berintegritas, inovasi sistem, perlindungan biodiversitas, ekonomi rendah karbon yang inklusif dan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Menurut Menteri Jumhur, perubahan iklim mengubah cara negara membangun. Saat ini perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi telah menjadi faktor yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan keamanan nasional.
Oleh karena itu, kata Menteri Jumhur, kebijakan iklim harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan kebijakan sektoral.
“Pesan kuncinya adalah Climate policy is development policy,” ujar Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menegaskan, inklusi sosial menjadi fondasi transisi iklim yang adil. Transisi menuju ekonomi hijau harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Masyarakat adat, perempuan, nelayan, petani, generasi muda, UMKM, dan kelompok rentan harus menjadi pelaku utama transformasi, bukan sekadar penerima manfaat.
“Keadilan sosial akan menentukan keberhasilan kebijakan iklim. Keberhasilan aksi iklim diukur bukan hanya dari penurunan emisi, tetapi dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab kementerian lingkungan hidup. Perubahan iklim telah menjadi variabel utama dalam menentukan arah pembangunan suatu bangsa.
“Iklim telah menjadi bahasa baru dalam diplomasi, investasi, perdagangan, dan daya saing global. Perubahan Iklim adalah arena politik global baru,” kata Menteri Jumhur.
Menteri LH Jumhur mengingatkan saat ini standar perdagangan internasional semakin mempertimbangkan jejak karbon suatu produk. Investasi global semakin diarahkan kepada negara yang mampu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan.
Lembaga keuangan internasional mulai menempatkan risiko iklim sebagai salah satu indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan multinasional menuntut rantai pasok yang rendah karbon.
Pasar karbon berkembang menjadi instrumen ekonomi baru. Berbagai negara berlomba membangun industri hijau sebagai mesin pertumbuhan masa depan.
Menurut Menteri Jumhur, perubahan iklim bukan lagi sekadar agenda lingkungan. Ia telah menjadi arena kompetisi geopolitik dan geoekonomi.
“Apakah Indonesia akan menjadi penonton, pengikut, atau justru menjadi salah satu penentu arah perubahan tersebut? Saya meyakini bahwa Indonesia harus memilih jalan ketiga. Menjadi negara yang ikut membentuk masa depan. Karena Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia memiliki modal strategis dari semula hanya Climate Participant menjadi Climate Leader. Sebab Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Yakni: Hutan hujan tropis terbesar ketiga, Mangrove terluas di dunia, Ekosistem gambut yang signifikan, Keanekaragaman hayati kelas dunia, Potensi energi terbarukan, Posisi strategis sebagai negara kepulauan dan anggota G20.
“Modal ini harus dipandang sebagai aset geopolitik dan geoekonomi,” ujar Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, abad ke-20 adalah era eksploitasi sumber daya. Sedangkan abad ke-21 adalah era bagaimana bangsa-bangsa mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
Karena itu Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi hijau dunia. Indonesia harus menjadi produsen solusi, pusat inovasi, dan mitra strategis dalam membentuk masa depan pembangunan berkelanjutan.
“Pada akhirnya, keberhasilan aksi iklim tidak hanya diukur dari berapa ton emisi yang berhasil kita kurangi, tetapi dari seberapa besar kita mampu melindungi rakyat, memperkuat daya saing bangsa, dan mewariskan lingkungan hidup yang sehat bagi generasi mendatang,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.***