BAUBAU – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, untuk menjajaki peluang pemanfaatan produk perikanan dari kawasan Indonesia Timur dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri meninjau langsung Unit Pengolahan Ikan CV. Buton Indo Tuna, salah satu industri yang bergerak dalam pengolahan hasil perikanan.
Menteri melihat proses produksi, pengolahan, pengemasan, serta kesiapan produk untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor ke Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Prof. Jainal, beserta jajaran kementerian dan pemerintah daerah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang melibatkan pelaku usaha, industri, dan UMKM nasional.
Menteri menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah memiliki kebutuhan konsumsi yang besar dan berlangsung secara berkelanjutan.
Kebutuhan tersebut harus menjadi peluang bagi produsen Indonesia, khususnya industri perikanan dan pengolahan pangan dari Indonesia Timur.
“Kita ingin kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia dapat dipenuhi oleh produk-produk dalam negeri. Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar, termasuk di Sulawesi Tenggara. Potensi ini harus kita dorong agar mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, sertifikasi, dan persyaratan ekspor ke Arab Saudi,” ujar Menteri.
Menurut Menteri, keterlibatan produk Indonesia dalam rantai pasok layanan haji dan umrah memiliki nilai strategis. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, memperluas pasar produk nasional, serta menciptakan manfaat ekonomi bagi nelayan, UMKM, industri pengolahan, dan tenaga kerja lokal.
Menteri juga mendorong pelaku industri agar terus meningkatkan mutu produk, kontinuitas pasokan, keamanan pangan, sertifikasi halal, teknologi pengemasan, serta kemampuan memenuhi ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.
Kesiapan tersebut menjadi faktor penting agar produk Indonesia dapat bersaing dan diterima oleh importir serta penyedia layanan konsumsi di Tanah Suci.
“Produk yang masuk ke pasar Arab Saudi harus memiliki kualitas yang konsisten. Kapasitas produksinya harus terukur dan pasokannya harus berkelanjutan. Karena itu, pemerintah akan membantu membuka akses pasar dan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra potensial di Arab Saudi,” lanjut Menteri.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Prof. Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut melalui kegiatan business matching antara produsen Indonesia dan importir maupun mitra usaha di Arab Saudi.
Business matching akan memetakan jenis produk, kebutuhan pasar, kemampuan produksi, harga, sistem distribusi, persyaratan ekspor, serta skema kerja sama yang dapat dijalankan oleh kedua pihak.
“Kami akan mempertemukan pengusaha Indonesia dengan importir dan pelaku usaha di Arab Saudi. Pertemuan ini harus menghasilkan kerja sama bisnis yang konkret. Kita ingin produk perikanan dan produk olahan dari Indonesia Timur benar-benar masuk dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah,” kata Prof. Jaenal.
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah juga merencanakan penyelenggaraan ekspo produk haji dan umrah di kawasan Indonesia Timur.
Sulawesi Selatan menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan karena memiliki akses transportasi, jaringan industri, serta posisi strategis sebagai pusat perdagangan kawasan timur Indonesia.
Ekspo tersebut akan melibatkan UMKM, industri perikanan, produsen makanan dan minuman, perusahaan logistik, lembaga sertifikasi, eksportir, perbankan, serta pelaku usaha lain yang berkaitan dengan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Kegiatan itu juga akan menghadirkan calon pembeli, importir, penyedia katering, dan mitra bisnis dari Arab Saudi.
Melalui forum tersebut, pelaku usaha dapat memamerkan produknya, berkonsultasi mengenai standar ekspor, serta membangun kerja sama secara business to business.
Prof. Jaenal menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kementerian Haji dan Umrah akan berperan sebagai penghubung antara kebutuhan layanan jemaah dan kapasitas produksi industri nasional.
“Kita tidak boleh melihat penyelenggaraan haji dan umrah hanya sebagai kegiatan pelayanan ibadah. Di dalamnya terdapat potensi ekonomi yang perlu dikelola secara profesional, terukur, dan berpihak pada produk Indonesia,” jelasnya.
Kunjungan Menteri Haji dan Umrah ke Baubau diharapkan menjadi langkah awal bagi masuknya produk perikanan Indonesia Timur ke pasar Arab Saudi. Pemerintah akan melanjutkan penjajakan tersebut melalui pendampingan usaha, penguatan standardisasi, perluasan akses pasar, serta pembentukan kemitraan antara produsen nasional dan pelaku usaha di Arab Saudi.
Melalui langkah tersebut, kebutuhan jemaah haji dan umrah diharapkan dapat semakin banyak dipenuhi oleh produk dalam negeri. Pada saat yang sama, penyelenggaraan haji dan umrah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku UMKM, nelayan, dan industri nasional.***