Oleh: Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak, Peneliti dan Pengamat Akuntabilitas
Negara memang tidak pernah meminta perempuan untuk menstruasi. Namun, setiap kali perempuan membeli pembalut, negara ikut hadir melalui pajak.
Ada sesuatu yang terasa janggal di sini. Darah menstruasi merupakan kenyataan biologis yang tidak bisa ditawar, sementara pembalut menjadi kebutuhan yang harus dibeli. Di antara keduanya, negara menemukan ruang untuk memungut penerimaan.
Tentu, vagina tidak dipajaki. Menstruasi pun bukan objek pajak. Yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pembalut sebagai barang konsumsi. Tetapi, apakah persoalan selesai hanya karena secara hukum objek pajaknya sudah jelas?
Justru di situlah letak kegelisahannya. Negara boleh saja memiliki dasar hukum untuk memungut pajak.
Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan apakah setiap pungutan yang sah selalu mencerminkan keadilan.
Bayangkan seorang perempuan yang harus menghitung sisa uang belanjanya menjelang menstruasi. Ia mungkin tidak sedang memikirkan teori perpajakan, apalagi rumitnya mekanisme PPN.
Ia hanya tahu bahwa pembalut harus tersedia. Menstruasi tidak menunggu gajian. Tubuh tidak memahami tanggal jatuh tempo pembayaran upah.
Bagi sebagian orang, tambahan harga beberapa ribu rupiah mungkin bukan persoalan. Namun, bagi perempuan yang penghasilannya pas-pasan, pengeluaran sekecil apa pun bisa berarti mengurangi kebutuhan lain.
Di sinilah pajak tidak lagi sekadar urusan angka. Ia bersentuhan dengan kehidupan manusia.
Ketika Tubuh Berhadapan dengan Negara
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pembalut termasuk barang kena pajak dengan beban PPN efektif sebesar sebelas persen. Secara hukum, pengenaan tersebut memiliki landasan. Tetapi, hukum dan keadilan tidak selalu berjalan beriringan.
Negara melihat pembalut sebagai barang yang diperdagangkan. Perempuan melihatnya sebagai kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Negara berbicara tentang objek pajak, sementara perempuan berhadapan dengan kebutuhan tubuhnya sendiri.
Perbedaan cara pandang ini penting karena kebijakan publik tidak pernah benar-benar terlepas dari nilai yang mendasarinya.
Immanuel Kant pernah mengajukan prinsip bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar sarana. Dalam konteks perpajakan, prinsip tersebut mengingatkan bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi sumber penerimaan negara.
Pajak memang diperlukan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik. Namun, kebutuhan negara terhadap penerimaan tidak seharusnya menutup ruang untuk mempertanyakan beban yang ditanggung masyarakat.
Menstruasi bukan pilihan. Pembalut bukan kemewahan. Perempuan tidak membeli pembalut karena ingin menikmati gaya hidup tertentu. Mereka membelinya karena tubuh membutuhkan.
Apakah negara sudah cukup mempertimbangkan kenyataan sederhana ini ketika merancang kebijakan fiskal?
Keadilan yang Terlalu Sibuk Menghitung
Persoalan pajak pembalut memperlihatkan keterbatasan cara pandang yang menyamakan keadilan dengan keseragaman aturan.
John Rawls melalui gagasan justice as fairness mengingatkan bahwa keadilan harus memperhatikan bagaimana institusi sosial memperlakukan mereka yang berada dalam posisi kurang beruntung.
Aturan yang sama belum tentu menghadirkan akibat yang sama.
PPN memang tidak secara khusus ditujukan kepada perempuan.
Namun, kebutuhan menstruasi membuat dampak kebijakan atas pembalut memiliki dimensi gender yang tidak dapat diabaikan.
Perempuan dari keluarga mampu mungkin dapat membeli pembalut tanpa perlu mempertimbangkan pengeluaran lainnya. Sebaliknya, perempuan dari keluarga miskin harus berhadapan dengan pilihan yang lebih sulit.
Persoalannya bukan semata-mata sebelas persen. Persoalannya adalah kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengorbankan kebutuhan penting lainnya.
Amartya Sen menyebut pentingnya kapabilitas manusia, yakni kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermartabat.
Dalam pandangan ini, pembalut bukan sekadar produk yang tersedia di rak minimarket. Akses terhadap pembalut berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan perempuan menjalani aktivitasnya.
Kita mungkin terlalu sering membicarakan keadilan dari ruang rapat berpendingin udara, sementara persoalan sesungguhnya berlangsung di rumah-rumah yang uang belanjanya harus dihitung sampai rupiah terakhir.
Akuntabilitas Bukan Sekadar Setoran
Sebagai persoalan akuntabilitas publik, pajak pembalut seharusnya mengundang evaluasi yang lebih serius.
Selama ini, keberhasilan pengelolaan pajak kerap dibicarakan melalui target penerimaan, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi.
Semuanya penting. Namun, ada pertanyaan yang sering tertinggal: apakah kebijakan perpajakan telah mempertimbangkan pengalaman hidup masyarakat yang menanggung bebannya?
Negara tidak cukup hanya menjelaskan bahwa pembalut merupakan barang kena pajak. Negara juga perlu menjelaskan mengapa kebutuhan menstruasi belum memperoleh perlakuan fiskal yang berbeda.
Berapa sebenarnya penerimaan PPN dari pembalut? Seberapa besar pengaruhnya terhadap keterjangkauan produk menstruasi? Bagaimana dampaknya bagi perempuan berpenghasilan rendah?
Jawabannya memerlukan penelitian dan keterbukaan data.
Menghapus PPN pun tidak otomatis menjamin harga pembalut turun. Struktur biaya produksi, pajak masukan, dan perilaku pelaku usaha dapat memengaruhi harga akhir. Karena itu, pembebasan pajak harus dikaji bersama mekanisme pengawasan harga dan kebijakan penyediaan pembalut bagi kelompok rentan.
Di sinilah akuntabilitas memperoleh maknanya yang lebih luas.
Akuntabilitas bukan hanya menjelaskan ke mana uang negara digunakan. Ia juga menuntut negara menjelaskan mengapa suatu kebijakan dipilih, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.
Belajar dari Lempu dan Pacce
Dalam kebudayaan Bugis dikenal nilai lempu, yakni kejujuran yang tidak berhenti pada perkataan, tetapi tercermin dalam tindakan dan tanggung jawab. Ada pula pacce, kepekaan batin terhadap penderitaan orang lain.
Dua nilai tersebut layak dibawa ke dalam perdebatan perpajakan.
Negara yang menjunjung lempu tidak cukup berlindung di balik ketentuan hukum. Ia harus jujur mengakui bahwa kebijakan yang berlaku umum dapat menimbulkan beban berbeda bagi kelompok masyarakat tertentu.
Sementara negara yang memiliki pacce tidak akan memandang kesulitan perempuan memperoleh pembalut sebagai persoalan pribadi semata.
Kepekaan semacam ini bukan alasan untuk mengabaikan disiplin fiskal. Justru sebaliknya, ia mendorong pemerintah menggunakan kewenangan perpajakannya secara lebih bertanggung jawab.
Pemerintah perlu membuka evaluasi mengenai perlakuan PPN atas pembalut, membandingkan berbagai alternatif kebijakan, serta memastikan perempuan dari kelompok ekonomi rentan memperoleh akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau.
Sebab, keberpihakan sosial tidak cukup dinyatakan dalam pidato. Ia harus terlihat dalam keputusan anggaran, desain perpajakan, dan pelayanan publik.
Pada akhirnya, persoalan vagina dan pajak bukan tentang mempertentangkan perempuan dengan negara. Ini tentang menguji seberapa jauh negara memahami batas antara kewenangan memungut dan kewajiban melindungi.
Kita membutuhkan pajak untuk membangun negara. Namun, kita juga membutuhkan kebijaksanaan agar pembangunan tidak kehilangan alasan kemanusiaannya.
Negara boleh menghitung setiap rupiah penerimaan. Tetapi, jangan sampai ketekunan menghitung membuatnya lupa bahwa di balik angka terdapat manusia dengan kebutuhan, keterbatasan, dan martabat yang harus dihormati.
Menstruasi adalah keniscayaan biologis. Memajaki pembalut adalah pilihan kebijakan. Dan setiap pilihan kebijakan selalu dapat dipertanyakan keadilannya.
Barangkali, ukuran negara yang beradab bukan terletak pada seberapa banyak hal yang mampu dipajaki, melainkan pada kemampuannya memahami bahwa tidak semua kebutuhan manusia patut diperlakukan semata-mata sebagai sumber penerimaan.***