PANDEGLANG – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pandeglang menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, A. Sahal Mahfudz, menegaskan bahwa rencana pemindahan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Menurutnya, upaya menyelamatkan satwa langka tersebut memang harus menjadi perhatian bersama, namun kebijakan konservasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa keterbukaan dasar ilmiah, kesiapan habitat tujuan, serta mitigasi risiko pemindahan.
Sahal menyoroti peristiwa pemindahan Badak Jawa bernama Musofa ke fasilitas Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK pada November 2025 lalu.
Dua hari setelah dipindahkan, tepatnya pada 7 November 2025, Musofa dinyatakan mati.
Meski Kementerian Kehutanan dalam keterangan resminya menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan Musofa mengidap penyakit kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan, peristiwa tersebut tetap menjadi catatan krusial terkait risiko relokasi satwa berstatus sangat terancam punah (critically endangered).
”Pemerintah perlu terlebih dahulu membuka hasil evaluasi kematian Musofa kepada publik. Mulai dari kondisi kesehatan satwa sebelum dipindahkan, prosedur penanganan, pengawasan selama proses pemindahan, hingga rekomendasi perbaikan ke depan. Keterbukaan ini penting agar kebijakan berikutnya benar-benar berbasis pembelajaran ilmiah, bukan sekadar ambisi menjalankan program,” ujar Sahal dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Wacana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki.
Gagasan itu dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup Badak Jawa di Ujung Kulon.
Menanggapi hal tersebut, GP Ansor Pandeglang menilai ancaman bencana tidak serta-merta menjadikan pemindahan satwa sebagai satu-satunya opsi.
Pemerintah dituntut membuktikan terlebih dahulu bahwa kawasan tujuan memiliki daya dukung ekologis yang memadai dan tidak memicu persoalan baru bagi ekosistem setempat.
Di sisi lain, perlindungan habitat asli di Ujung Kulon dinilai tidak boleh terabaikan. Penguatan pengawasan kawasan, mitigasi bencana, serta penanganan ancaman perburuan dan kerusakan ekosistem harus tetap menjadi prioritas utama.
GP Ansor Pandeglang juga menyoroti arah kebijakan pembiayaan dan pengelolaan taman nasional, mengingat Hashim Djojohadikusumo turut memimpin Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dan mendorong skema kerja sama dengan investor maupun lembaga donor di forum COP31.
Sahal menekankan pentingnya transparansi mengenai skema pembiayaan, pihak-pihak yang terlibat, serta hak dan kewajiban dalam kerja sama tersebut agar fungsi konservasi tidak bergeser menjadi kepentingan ekonomi semata.
”Kami tidak menuduh adanya agenda tersembunyi. Namun, keterlibatan investor dalam pengelolaan kawasan konservasi wajib disertai pengawasan publik guna menjamin kerja sama tersebut tidak membuka celah eksploitasi sumber daya alam atau melemahkan perlindungan kawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ujung Kulon dipandang bukan sekadar habitat Badak Jawa, melainkan kekayaan ekologis nasional sekaligus bagian dari identitas masyarakat Pandeglang.
Karena itu, perumusan kebijakan masa depan TNUK harus melibatkan pemerintah daerah, masyarakat penyangga, akademisi, pegiat lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil secara bermakna.
Atas dasar tersebut, PC GP Ansor Pandeglang mendesak pemerintah meninjau kembali rencana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo hingga seluruh kajian ilmiah dan evaluasi kebijakan sebelumnya dibuka ke publik.
”Sikap ini bukan berarti kami menolak penyelamatan Badak Jawa. Justru kami mendorong agar upaya konservasi dilakukan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab. Menyelamatkan Badak Jawa tidak boleh berarti mengabaikan Ujung Kulon, karena yang harus dijaga adalah satwa sekaligus ekosistem yang menjadi rumahnya,” pungkas Sahal.***