PANDEGLANG — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang sekaligus putra daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Ilham, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah yang disampaikan oleh Utusan Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Rencana tersebut berkaitan dengan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
HMI memandang rencana ini bukan sekadar persoalan teknis pemindahan satwa, melainkan menyangkut masa depan ekosistem, keberlanjutan konservasi, identitas ekologis daerah, serta kepentingan masyarakat Pandeglang.
Ilham menyatakan bahwa pihaknya memahami ancaman bencana alam—seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau—merupakan risiko yang harus diantisipasi.
Namun, menjadikan ancaman bencana sebagai alasan pemindahan tanpa terlebih dahulu membuka kajian ilmiah yang komprehensif merupakan pendekatan kebijakan yang patut dipertanyakan.
”Kami menolak pendekatan konservasi yang berpotensi membahayakan keselamatan Badak Jawa itu sendiri,” tegas Ilham.
Sebagai salah satu spesies paling langka di dunia, proses penangkapan, pengangkutan, dan adaptasi Badak Jawa ke habitat baru bukanlah tindakan sederhana.
Pengalaman kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah menjalani translokasi pada November 2025 dinilai harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah.
”Jangan sampai atas nama menyelamatkan Badak Jawa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan satwa paling langka tersebut pada risiko keselamatan yang semakin besar. Kami juga mempertanyakan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru Badak Jawa. Apakah pemerintah sudah memiliki hasil penelitian yang membuktikan bahwa Alas Purwo benar-benar mampu menopang kehidupan dan perkembangbiakan Badak Jawa?” ujarnya.
Menurutnya, status taman nasional tidak otomatis membuat Alas Purwo layak menjadi habitat Badak Jawa. Kawasan konservasi harus dibangun berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan asumsi maupun kepentingan proyek.
Selain aspek keselamatan satwa, HMI menolak apabila kekayaan ekologis Pandeglang diperlakukan hanya sebagai objek kebijakan pemerintah pusat.
Badak Jawa merupakan warisan ekologis yang selama ini hidup dan berkembang di kawasan Ujung Kulon, sekaligus menempatkan Pandeglang pada posisi penting dalam peta konservasi dunia.
Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis yang menyangkut masa depan Badak Jawa harus mempertimbangkan kepentingan daerah asal dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, akademisi, aktivis mahasiswa, pemerhati lingkungan, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Sebagai solusi, HMI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penguatan konservasi di habitat asli Ujung Kulon.
Upaya yang dinilai harus diperkuat meliputi perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, pengawasan kawasan, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta peningkatan kapasitas pengelolaan konservasi.
”Ancaman bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan upaya memperkuat ekosistem yang selama ini menjadi rumah bagi Badak Jawa Ujung Kulon,” pungkasnya.**