PANDEGLANG – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, Moh Ilham, mendesak Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, untuk mencabut pernyataannya terkait rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Sebagai putra daerah Kabupaten Pandeglang, Ilham menilai wacana relokasi tersebut telah memicu kegaduhan publik dan menuai penolakan keras dari masyarakat Banten.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar teknis pemindahan satwa, melainkan menyangkut masa depan ekosistem, identitas ekologis daerah, serta kepentingan masyarakat Pandeglang.
”Kami memahami bahwa ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau merupakan risiko yang harus diantisipasi. Namun, menjadikan ancaman bencana sebagai alasan memindahkan Badak Jawa tanpa membuka kajian ilmiah yang komprehensif adalah pendekatan kebijakan yang patut dipertanyakan,” ujar Ilham dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11/2026).
HMI secara tegas menolak pendekatan konservasi yang justru berpotensi membahayakan keselamatan satwa langka tersebut.
Ilham mengingatkan bahwa proses penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi di habitat baru memiliki risiko fatal.
Ia menyoroti peristiwa kematian Badak Jawa bernama Musofa pascatranslokasi pada November 2025 lalu sebagai pelajaran serius bagi pemerintah.
”Jangan sampai atas nama menyelamatkan Badak Jawa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan satwa paling langka di dunia ini pada risiko keselamatan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Selain soal keselamatan satwa, HMI juga mempertanyakan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru.
Ilham meminta pemerintah membuktikan secara ilmiah apakah kawasan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan dan perkembangbiakan Badak Jawa.
”Jangan hanya karena berstatus taman nasional, pemerintah menganggap Alas Purwo otomatis layak. Kawasan konservasi harus dibangun berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan asumsi apalagi kepentingan proyek,” katanya.
Lebih lanjut, HMI menolak apabila kekayaan hayati Pandeglang hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah asal.
Keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon selama ini telah menempatkan Kabupaten Pandeglang pada posisi strategis dalam peta konservasi dunia.
Oleh karena itu, Ilham menekankan bahwa setiap kebijakan strategis terkait Badak Jawa wajib melibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, akademisi, aktivis mahasiswa, pemerhati lingkungan, hingga masyarakat penyangga kawasan konservasi.
Sebagai solusi, HMI mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan penguatan konservasi di habitat asli TNUK ketimbang melakukan relokasi.
”Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan Badak Jawa, yang harus diperkuat adalah perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, pengawasan kawasan, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta peningkatan kapasitas pengelolaan. Ancaman bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penguatan ekosistem asli Ujung Kulon,” pungkasnya.***