PANDEGLANG – Sejumlah aktivis di Kabupaten Pandeglang menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pandeglang.
Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang, Entis Sumantri, mengatakan pihaknya mendukung langkah Kejari Pandeglang yang telah meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi BOP Kesetaraan di PKBM Handayani, Kecamatan Munjul, ke tahap penyidikan.
Namun, menurutnya, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti hanya pada satu lembaga PKBM.
Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh PKBM yang berjumlah sekitar 53 lembaga di Kabupaten Pandeglang.
“Kami mendukung langkah Kejari Pandeglang dalam mengusut dugaan korupsi BOP Kesetaraan di PKBM Handayani. Namun, kami meminta agar penyelidikan tidak hanya terfokus pada satu lembaga. Seluruh PKBM di Kabupaten Pandeglang juga harus diperiksa, karena tidak menutup kemungkinan terdapat persoalan serupa di lembaga lainnya,” ujar Entis, Selasa (10/11/2026).
Entis menyebutkan, terdapat sekitar 10 PKBM yang perlu mendapat perhatian khusus aparat penegak hukum karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, sejumlah lembaga tersebut memiliki nilai anggaran tahunan di atas Rp500 juta, bahkan beberapa di antaranya disebut mendekati Rp1 miliar.
Adapun 10 PKBM yang dimaksud, yakni:
1. PKBM Tunas, Kecamatan Pulosari.
2. PKBM Riyadtusolihin, Kecamatan Cimanuk.
3. PKBM Sinar Lentera, Kecamatan Majasari.
4. PKBM Jaya Mekar, Kecamatan Mekarjaya.
5. PKBM Albirsalam, Kecamatan Majasari.
6. PKBM Lestari, Kecamatan Cimanggu.
7. PKBM Harapan, Kecamatan Cimanuk.
8. PKBM Bhakti Putra, Kecamatan Patia.
9. PKBM Rukun, Kecamatan Majasari.
10. PKBM Girimukti, Kecamatan Sumur.
Menurut Entis, besarnya nilai anggaran yang dikelola sejumlah lembaga tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Ia juga meminta Kejari Pandeglang menelusuri dugaan adanya praktik setoran sebesar 2 persen dari anggaran proyek atau bantuan PKBM yang diduga melibatkan oknum tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang.
“Kami menduga ada praktik setoran sebesar 2 persen di lingkungan PKBM Kabupaten Pandeglang. Dugaan ini harus ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu di lingkungan Disdikpora. Jika ditemukan bukti dan unsur pidana, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya meminta Kejari Pandeglang tidak ragu mengembangkan penanganan perkara tersebut. Bahkan, apabila diperlukan, persoalan ini dapat dikoordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten agar pengusutan berjalan secara menyeluruh dan transparan.
Selain dugaan penyimpangan anggaran BOP Kesetaraan, Entis juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan pungutan terhadap lembaga PKBM untuk kegiatan Jambore tahun 2026.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp1,5 juta untuk setiap PKBM.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri informasi tersebut guna memastikan dasar, mekanisme, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pungutan tersebut.
“Kami juga memperoleh informasi adanya dugaan pungutan sebesar Rp1,5 juta per PKBM untuk kegiatan Jambore tahun 2026. Ini juga perlu ditelusuri. Jangan sampai lembaga pendidikan yang seharusnya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah justru dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya,” ungkap Entis yang akrab disapa Tayo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya peserta didik kesetaraan.
Ia juga meminta Kejari Pandeglang membuktikan keseriusannya dalam menangani dugaan perkara tersebut hingga tuntas, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap dugaan penyimpangan anggaran pendidikan.
“Kami ingin melihat sejauh mana keseriusan Kejari Pandeglang dalam mengusut persoalan ini. Jangan sampai penanganannya hanya berhenti pada satu lembaga, sementara dugaan persoalan di lembaga lainnya tidak tersentuh,” katanya.
Entis menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan dan menyampaikan laporan resmi kepada Kejati Banten dengan melampirkan bukti-bukti serta informasi pendukung terkait dugaan penyimpangan anggaran BOP Kesetaraan dan persoalan lainnya di lingkungan PKBM Kabupaten Pandeglang.
“Kami akan segera menyampaikan laporan kepada Kejati Banten agar dugaan persoalan ini dapat ditelusuri secara menyeluruh. Harapan kami, penegakan hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang,” pungkasnya.***