PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menganggap bahwa timbulnya persoalan lahan di kawasan objek wisata Karangsari Carita, dari pihak yang mengatas namakan ahli waris itu hanya gertak sambal saja, dianggapnya mungkin pemerintah lemah.
Menurut Bupati Irna, selama ini pemerintah dianggapnya lemah, jadi banyak oknum-oknum yang ingin merong-rong Karangsari yang merupakan aset Pemda.
“Itu hanya oknum mereka mau coba-coba sama pemerintah, itu hanya gertak sambal saja. Makanya hal itu akan Ibu (Irna, red) layani dan Ibu harus memberikan pelajaran juga,” ungkap Irna saat ditemui di Gedung Pendopo Pandeglang, Jumat (29/6/18)
Kata Irna, soal status lahan Karangsari itu sudah menjadi aset Pemda, pihaknya jiga sudah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan sertifikan yang merupakan aset Pemda, salah satunya yang saat ini sedang diproses yaitu Karangsari.
“Ratusan sertifikat lahan yang termasuk aset Pemda sedang diurus dan sebentar lagi sebagian sertifikan akan segera dikeluarkan yang salah satunya sertifikat Karangsari itu,” katanya
Kekisruhan yang sering timbul mengenai persoalan Karangsari lanjut Irna, bisa menggangu terhadap kenyamanan dan ketertiban umum. Selain itu, wibawa Pemerintah selalu ingin dirong-rong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kita akan beri pelajaran, jika memang pihak yang mengatas namakan ahli waris itu punya bukti, silahkan kita bermain saja secara hukum,” tuturnya
Sebelumnya kata Irna, ada dua Unus yang mengatas namakan ahli waris, dari pihak Unus yang satu sudah nyerah karena tidak bisa membuktikan kepemilikan atas lahan itu, dan sekarang ada Unus baru yang mengatas namakan ahli waris yang ingin coba-coba melawan pemerintah yang selama ini dianggap lemah.
“Namun di masa kepemimpinan Ibu (Irna), maka Ibu harus tegas dalam menyelamatkan aset pemerintah. Maka Ibu harap sebelum melakukan aksi-aksi yang sifatnya tidak baik, maka harus berfikir dulu seribu kali,” ujarnya.
Pihaknya juga mengaku, sangat perihatin atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan wisata Karangsari tersebut. Tindakan itu hanya sebatas dilakukan oleh salah satu pihak saja.
“Ya mungkin ada keuntungan besar di dalamnya tidak terbagi rata. Namun saya berharap kedepan hal itu tidak terjadi lagi,” tutupnya. (Achuy)