SERANG – Anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi PKB, Sri Rejeki, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Serang.
Kegiatan reses tersebut digelar di beberapa titik antara lain Desa Harjatani, Desa Pejaten dan Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Sabtu (23/5/2026).
Dalam reses dihadiri masyarakat yang menyampaikan sejumlah keluhan, terutama terkait bantuan sosial (bansos) dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Sri Rejeki yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan masyarakat mengenai bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran hingga status PBI yang tiba-tiba tidak aktif.
“Karena saya di Komisi II yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial, maka saat reses banyak masyarakat yang menyampaikan persoalan bansos dan PBI. Banyak warga mengeluhkan PBI mereka tiba-tiba mati, kemudian penerima bansos juga itu-itu saja,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut dipicu minimnya sosialisasi kepada masyarakat serta perubahan sistem pendataan sosial yang dinilai cukup membingungkan.
Ia menjelaskan, perubahan data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasil desil membuat masyarakat tidak memahami mekanisme terkait bantuan sosial.
“Problematikanya perubahan sistem data yang agresif ini membuat masyarakat bingung. Banyak warga tidak tahu kenapa bantuan mereka tidak aktif lagi,” katanya.
Selain itu, Sri Rejeki juga menyoroti penonaktifan massal PBI yang kerap diketahui masyarakat saat sedang membutuhkan layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat baru tahu BPJS gratisnya tidak aktif ketika sudah berada di rumah sakit. Tentu itu membuat masyarakat panik dan bingung,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Sri Rejeki berinisiatif menggelar dialog publik dengan menghadirkan Dinas Sosial Kabupaten Serang agar masyarakat mendapat penjelasan langsung terkait mekanisme bantuan sosial dan PBI.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus meluruskan berbagai informasi yang keliru di tengah masyarakat.
“Saya ingin mengundang Dinas Sosial agar bisa berdialog langsung dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi, mensosialisasikan kebijakan, dan meluruskan disinformasi yang berkembang,” jelasnya.
Ia berharap melalui dialog tersebut masyarakat bisa memahami alur pengajuan maupun pengaktifan kembali bantuan sosial, termasuk dokumen yang perlu dipersiapkan dan tempat pelaporan yang tepat.
“Dengan begitu masyarakat tahu harus melapor ke mana dan dokumen apa saja yang harus dibawa untuk mengaktifkan kembali bantuan mereka seperti BPJS gratis,” katanya.
Sri Rejeki menambahkan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui forum dialog dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam reses persidangan ketiga anggota DPRD Kabupaten Serang fraksi PKB Sri Rejeki , diadakan pengobatan gratis dari UPT puskesmas kecamatan kramatwatu, delegasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.***