SERANG– Forum Aktivis Muda Serang (FAMS) membongkar gap antara narasi Serang Bahagia dan realita lapangan dalam Diskusi Publik “Menjembatani Pertumbuhan Investasi dengan Kesejahteraan Masyarakat” di Villa Ciomas, Senin (25/5/2026).
Meski dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten H. Dede Rohana Putra dan jajaran OPD Kabupaten Serang, forum justru diwarnai kritik keras soal pengangguran, calo kerja, dan dugaan kebocoran PAD yang tak kunjung tuntas setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ratu Zakiyah-Najib.
Ketua FAMS Agus Waluyo, menyampaikan sejumlah peserta mengeluarkan berbagai persoalan yang menjadi perhatiannya.
Masalah tersebut mulai dari tingginya angka pengangguran terbuka, dugaan praktik percaloan tenaga kerja, belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pendidikan, persoalan pungli di sektor pariwisata, hingga aktivitas pertambangan pasir yang dinilai berdampak terhadap lingkungan.
FAMS menilai berbagai kritik dan masukan yang muncul merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Serang dan harus dijadikan bahan evaluasi bersama oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah harus hadir secara terbuka menerima kritik dan membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Aspirasi publik tidak boleh dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai energi perbaikan demi terwujudnya Kabupaten Serang yang lebih baik,” kata dia.
Pengangguran Masih Tinggi dan Masalah Percaloan
Dalam diskusi, Pemuda Pabuaran, Geri Wijaya, menyoroti angka pengangguran terbuka Serang yang masih tinggi di angka 8,73 persen.
“Di momentum refleksi 1 tahun ini seharusnya pemerintah sampaikan apa yang belum terealisasikan, bukan hanya kebaikan bupati saja. Saya curiga PAD Serang bocor,” ujarnya.
Ia menilai Disnakertrans dan Bapenda gagal menunjukkan kinerja konkret, padahal SDA Serang melimpah dan potensi pariwisata seperti Anyer dinilai besar.
Anggota DPRD Kabupaten Serang Ajiji mengaku sering mendapat aspirasi soal calo kerja saat reses.
Permasalahan ini tak kunjung usai, padahal keduanya berjanji bakal menuntaskan masalah tersebut.
“Saat sidak ditemukan banyak tenaga kerja bukan pribumi. Peluang kerja untuk pribumi malah dimanfaatkan calo,” tegasnya.
Menariknya, narasumber dari Pemkab Serang mengakui persoalan ini tapi minim solusi.
Khairil Anwar dari Disnakertrans menyebut, calo kerja memang ada, bahkan pelakunya oknum ormas. Namun upaya pemberantasan dinilai setengah hati.
Dede Rohana Putra, bahkan mengaku pernah turun lapangan tapi tidak menemukan bukti.
Politisi PAN itu menyebut, dalam temuannya ia terkejut bahwa percaloan bermain rapih.
Kebijakan Pendidikan dan Pariwisata Dinilai Salah Fokus
Pemuda lainnya, Mufariz juga mengkritik program MBG yang jadi prioritas pemerintah. Ia menyebut, siswa hanya dikenyangkan makanan, bukan wawasan.
Padahal, yang dibutuhkan itu pemerataan pendidikan dan perbaikan kualitas tenaga kependidikan, terlebih di Kabupaten Serang.
Di sektor pariwisata, ia menyoroti pungli di destinasi lokal yang merusak citra Pantai Anyer. Pungli di tempat wisata, kata dia, seharusnya diberantas.
“Sementara Diskominfosatik hanya fokus pada promosi dan kehadiran hotel bintang 5, tanpa menyentuh akar masalah pungli,” kata dia.
Aspirasi Masyarakat Diabaikan
Ketua Paguyuban Budak Banten, Sihabudin menyebut surat audiensi ke Bupati Serang sudah dikirim hampir setahun, tapi tak pernah direspon.
“Ini bentuk pengabaian pada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” katanya.
Merespon sejumlah keluhan, para narasumber dari OPD menanggapi dengan janji normatif. Disnakertrans misalnya, berjanji akan perbanyak pelatihan kerja.
Begitupun dengan DPMPTSP, dinas ini mengaku siap menerima masukan mengenai perizinan. Lain hal dengan Bapenda, Badan ini bakal menggulirkan Liga Desa Fiskal untuk cegah kebocoran PAD.
Terakhir, Bapperida yang menekankan pentingnya optimalisasi program yang sudah ada.
Namun tidak ada target waktu, indikator keberhasilan, maupun sanksi tegas yang disampaikan di dalam forum.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan bahwa investasi harus berdampak nyata pada lapangan kerja, pendidikan, pariwisata, dan lingkungan. Tapi tanpa pengawasan ketat dan keterbukaan pemerintah, Serang Bahagia hanya jadi slogan semata.***