TANGERANG – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, terkait anggaran pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug menuai kritik keras.
Aktivis Kabupaten Tangerang, Ansyah Sandy, menilai pernyataan Hendra yang menyebut adanya alokasi anggaran pembongkaran di dua organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinkes dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) justru memperlihatkan lemahnya penguasaan terhadap pengelolaan anggaran dan aset daerah.
Menurut Ansyah, pernyataan tersebut menjadi blunder ketika Hendra mengakui tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran di BPKAD dan hanya menyampaikannya berdasarkan perkiraan.
“Kalau seorang kepala dinas berbicara soal anggaran di dua OPD, seharusnya dia menguasai data dan dasar pernyataannya. Jangan sampai pejabat sekelas kepala dinas menyampaikan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut uang rakyat dan pengelolaan aset daerah,” tegas Ansyah.
Ia menilai persoalan pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug tidak boleh dijelaskan secara serampangan.
Pasalnya, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan puskesmas tersebut, tercantum item pekerjaan bongkaran dan penebangan pohon dengan bobot 2,2593 persen.
Di sisi lain, BPKAD Kabupaten Tangerang melalui Kepala Bidang Aset, Aron, menyatakan pihaknya tidak menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran.
BPKAD hanya menjalankan mekanisme pengelolaan dan pelelangan aset bangunan yang menghasilkan sekitar Rp41 juta untuk disetorkan ke kas daerah.
“Ini yang harus dijelaskan. Kalau dalam RAB sudah ada pekerjaan bongkaran, lalu BPKAD juga memproses pelelangan aset bangunan, apa sebenarnya objek dan ruang lingkup masing-masing kegiatan? Jangan sampai publik dibuat bingung oleh keterangan yang saling bertolak belakang,” ujar Ansyah.
Ansyah mengingatkan bahwa pembongkaran bangunan berstatus Barang Milik Daerah (BMD) wajib mengikuti prosedur sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Proses penghapusan aset harus memiliki dasar administrasi yang jelas, mulai dari penilaian aset, persetujuan penghapusan, hingga mekanisme pelelangan apabila material bongkaran masih bernilai ekonomis.
“Jangan hanya bicara pekerjaan fisik, tetapi abaikan status hukumnya. Sebelum pekerjaan berjalan, aset harus jelas statusnya, prosedur penghapusannya jelas, dan penanggung jawabnya juga jelas. Jangan sampai pekerjaan sudah masuk paket pengadaan, tetapi urusan asetnya belum tuntas,” katanya.
Lebih jauh, Ansyah mempertanyakan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Ia meminta agar kewenangan dan pemahaman PPK diperiksa guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, RAB, kontrak, dan status aset yang menjadi objek pekerjaan.
“PPK jangan hanya menjadi formalitas tanda tangan dokumen. Dia harus paham apa yang direncanakan, dilelang, dikontrakkan, dan apa tanggung jawab penyedia. Kalau item pembongkaran sudah masuk RAB, harus jelas siapa yang mengerjakan dan bagaimana hubungannya dengan penghapusan aset. Jangan sampai ada pekerjaan yang dibayar tanpa kejelasan objek dan dasar hukumnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi dan menghindari tumpang tindih pembiayaan, Ansyah mendesak Dinkes dan BPKAD Kabupaten Tangerang membuka seluruh dokumen proyek ke publik, meliputi RAB terperinci, kontrak pekerjaan, dokumen penilaian dan persetujuan penghapusan aset, hingga berita acara pelelangan serta penyerahan lokasi.
“Jangan sampai ketika publik bertanya, jawabannya hanya perkiraan. Anggaran daerah bukan ruang untuk berasumsi. Kalau memang prosedurnya sudah ditempuh, buka dokumennya. Tunjukkan dasar anggarannya, status asetnya, dan siapa yang bertanggung jawab,” tandas Ansyah.
Ia menambahkan, kejelasan administrasi mutlak diperlukan agar proyek yang bertujuan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat ini tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.***