TANGERANG – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, terkait anggaran pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug memunculkan tanda tanya.
Pasalnya, selain sempat menyebut anggaran tersebut berada di dua organisasi perangkat daerah (OPD)—yakni Dinkes dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)—dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan puskesmas itu juga mencantumkan item pekerjaan bongkaran.
Dalam dokumen RAB tersebut, pekerjaan bongkaran dan penebangan pohon tercantum pada Bagian III dengan bobot 2,2593 persen.
Keberadaan item ini memicu pertanyaan mengenai ruang lingkup pekerjaan yang dibiayai paket konstruksi, terutama jika dikaitkan dengan pelelangan aset bangunan lama oleh BPKAD.
Sebelumnya, Hendra menyebut anggaran pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug tersedia di Dinkes dan BPKAD.
Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai alokasi di BPKAD, ia mengaku tidak mengetahuinya secara pasti.
“Untuk anggaran di BPKAD saya gak tahu persis. Perkiraan saja. Untuk pasti ditanyakan saja ke sana, Kang,” tulis Hendra dalam pesan WhatsApp kepada wartawan.
Keterangan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Aron.
Ia menegaskan bahwa instansinya tidak menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug.
Menurut Aron, peran BPKAD terbatas pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), meliputi proses penghapusan atau pemindahtanganan aset berdasarkan permohonan perangkat daerah terkait melalui tahapan administrasi, survei, hingga persetujuan kepala daerah.
Mekanisme yang dijalankan BPKAD bukanlah tender konstruksi pembongkaran, melainkan pelelangan aset hasil bongkaran.
Dari lelang tersebut, BPKAD memperoleh sekitar Rp41 juta yang telah disetorkan ke kas daerah. Nilai itu merupakan penerimaan daerah dari penjualan material aset, bukan anggaran belanja untuk membiayai pekerjaan pembongkaran.
Kontradiksi inilah yang menuntut penjelasan rinci. Di satu sisi, BPKAD menegaskan tidak menganggarkan biaya bongkar dan justru menyetor hasil lelang aset ke kas daerah.
Di sisi lain, dokumen RAB proyek pembangunan Puskesmas Curug memuat pos pekerjaan bongkaran dengan bobot 2,2593 persen.
Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan mendasar mengenai apakah item bongkaran dalam RAB mencakup gedung lama yang sama dengan objek lelang BPKAD, ataukah merujuk pada ruang lingkup pekerjaan yang berbeda.
Kepastian hanya dapat diperoleh apabila rincian RAB, spesifikasi teknis, kontrak kerja, serta dokumen pelelangan aset dibuka secara transparan.
Tanpa pencocokan dokumen tersebut, publik sulit memastikan ada tidaknya tumpang tindih pembiayaan maupun kejelasan administrasi penghapusan aset. Selain itu, publik juga memerlukan klarifikasi atas dasar pernyataan Kadinkes yang melontarkan informasi anggaran lintas OPD hanya bermodalkan perkiraan.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi lanjutan mengenai keterkaitan antara item bongkaran dalam RAB dan proses pelelangan aset oleh BPKAD masih diupayakan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.***