TANGERANG – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menginginkan insan pers tidak sekadar menjadi penyampai keberhasilan pemerintah.
Lebih dari itu, wartawan diharapkan berani menyuarakan persoalan masyarakat, mengungkap kondisi nyata di lapangan, hingga menjadi pengingat ketika kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Intan saat menerima audiensi jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang masa bakti 2026–2029 di ruang kerjanya, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Intan secara terbuka meminta PWI mengambil peran lebih besar sebagai mata dan telinga pemerintah.
Bukan hanya menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga menghadirkan fakta dan aspirasi masyarakat yang mungkin belum terjangkau oleh jajaran birokrasi.
“Kami berharap PWI tidak hanya menjadi mitra pemberitaan, tetapi juga menjadi mata dan telinga pemerintah. Sampaikan apa yang dilihat dan didengar di lapangan, agar kami bisa mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” tegas Intan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang terhadap kritik, termasuk pemberitaan yang menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Intan menegaskan, masukan dari wartawan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pemerintahan. Menurutnya, informasi yang disampaikan media dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menerima semua masukan dari teman-teman wartawan, karena dari masukan tersebut menjadi bahan evaluasi kita untuk ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Hendra Wijaya, menyambut positif keterbukaan Wakil Bupati Tangerang tersebut.
Namun, Hendra menegaskan bahwa kemitraan antara organisasi wartawan dan pemerintah tidak boleh dimaknai sebatas hubungan publikasi kegiatan maupun penyebarluasan keberhasilan program pembangunan.
Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni menjadi jembatan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. PWI Kabupaten Tangerang siap menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kritik yang membangun akan kami sampaikan secara profesional dan beretika,” tegas Hendra.
Komitmen tersebut menempatkan PWI pada posisi strategis. Di satu sisi, organisasi wartawan dapat mendukung keterbukaan informasi pembangunan.
Namun di sisi lain, independensi pers harus tetap terjaga agar fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak kehilangan ketajamannya.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dipublikasikan, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Audiensi perdana kepengurusan PWI Kabupaten Tangerang periode 2026–2029 tersebut menjadi langkah awal membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Meski demikian, kemitraan strategis antara pemerintah dan insan pers tentu tidak berhenti pada pertemuan seremonial. Keterbukaan terhadap kritik, kemudahan akses informasi publik, serta respons terhadap persoalan yang diungkap media menjadi ukuran penting dalam membangun hubungan yang sehat.
Dalam pertemuan itu, Hendra Wijaya didampingi Sekretaris Ahmad Sopian, Bendahara Sofyan Sukri, serta Seksi Kerja Sama Kelembagaan Ahmad Yanwar.***