CILEGON – Forum Tenaga Kontrak dan Honorer (FORTRAH) Kota Cilegon menggelar acara ngopi darat di Aula DPRD Kota Cilegon pada Senin (14/10/2024).
Acara ini membahas keresahan seputar implementasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengharuskan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam sambutannya, Muhammad Fatoni, Koordinator Dewan Presidium Pimpinan FORTRAH Kota Cilegon, mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang telah berupaya maksimal dalam mengusulkan formasi bagi tenaga honorer.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BKPSDM yang mengusulkan 188 formasi khususnya untuk tenaga teknis,” ujar Fatoni.
Sementara Muhammad Arfan Amin, Analis SDM Ahli Muda dari BKPSDM Kota Cilegon, juga turut memberikan penjelasan terkait keluhan tenaga honorer.
“Solusi dari pemerintah selama ini mengikuti regulasi dari pusat. Prioritas diberikan kepada mereka yang sudah bekerja minimal 2 tahun secara berkesinambungan,” katanya.
Ahir tahun ini, sebanyak 300 formasi dibuka, dengan 188 formasi khusus untuk tenaga teknis. Arfan juga menjelaskan bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang belum keluar masih dalam proses.
“SK itu sudah siap, tapi masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan. Untuk sementara, tenaga honorer bisa mengunggah SK tahun 2024 atau surat pengalaman kerja di sistem,” tambahnya.
Terkait jangka waktu penyelesaian masalah honorer, Arfan menyebutkan bahwa Desember 2024 menjadi batas waktu bagi pemerintah untuk mencari solusi bagi honorer yang belum diterima dalam seleksi PPPK.
“Pemerintah pusat sedang memikirkan solusi bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK namun belum diterima,” jelasnya.
Sementara itu, Nurrotul Uyun, Calon Wakil Wali Kota Cilegon, turut hadir dan memberikan dukungannya.
“Ini menjadi salah satu upaya kami untuk memperjuangkan masa depan tenaga honorer di Kota Cilegon. Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang masif agar hak-hak tenaga honorer bisa terpenuhi,” ujar Uyun. (*/Ika)
