Tantangan Budaya di Pilkada Cilegon, JRDP Sebut Patronase Jadi Hambatan untuk Tolak Politik Uang
CILEGON – Menolak politik uang dalam Pilkada bukanlah tugas yang mudah, terutama di wilayah seperti Kota Cilegon, yang memiliki tantangan unik terkait budaya lokal yang sudah mendarah daging.
Menurut Argy Ferdian, Koordinator Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kota Cilegon, tradisi patronase menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya edukasi masyarakat untuk menolak politik uang.
“Salah satu tantangan utama adalah tradisi patronase (rasa hutang budi) yang masih kuat, di mana masyarakat cenderung merasa terikat untuk mendukung calon tertentu karena hubungan sosial atau rasa terima kasih,” jelas Argy, saat diwawancarai Fakta Banten, Senin (18/11/2024).
Kata Argy, tradisi ini sering kali membuat masyarakat merasa sulit untuk bersikap independen dalam menentukan pilihan mereka.
Hubungan personal dan rasa terima kasih kepada figur tertentu, seperti tokoh masyarakat atau calon kepala daerah, dapat memengaruhi keputusan politik mereka.
Namun, JRDP tidak tinggal diam menghadapi tantangan ini. Mereka menerapkan pendekatan berbasis budaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menolak politik uang.
“Tantangan ini diatasi dengan pendekatan budaya, seperti menyampaikan pesan melalui tokoh masyarakat dan mengaitkan edukasi dengan nilai-nilai lokal yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab,” tambah Argy.
Selain tantangan budaya, JRDP juga melihat pentingnya perubahan pola pikir di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sering merasa terpaksa mendukung salah satu calon karena tekanan dari atasan.
“Perlu ditekankan bahwa perlindungan hukum terhadap ASN yang menghadapi tekanan telah tersedia, sehingga mereka merasa lebih berani untuk menolak intervensi yang melanggar aturan,” ujar Argy.
Ia menambahkan bahwa edukasi tentang netralitas ASN harus dilakukan secara sistematis, baik melalui sosialisasi aturan yang ada maupun pelatihan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dalam Pilkada.
“Perubahan pola pikir dapat dimulai dengan edukasi mengenai pentingnya netralitas ASN dalam menjaga integritas pelayanan publik dan proses demokrasi,” tutupnya. (*/Hery)
