SERANG – Semenjak berdiri pada tahun 2000 lalu, Banten menjadi salah-satu Provinsi penyanggah Jakarta yang menjadi alternatif akses distribusi jalur darat dan laut. Selain itu, Banten dinilai menjadi Provinsi yang dapat menghasilkan banyak potensi APBD.
Sayangnya, permasalahan Banten, menjadi permasalahan yang berulang. Selalu menjadi provinsi dengan sentimen negatif seperti kemiskinan, pengangguran, stunting dan sebagainya.
Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Teguh Aris Munandar dalam keterangannya, pada Senin, (2/12/2024).
Sebagai Provinsi yang tergolong muda kata dia, tentu hal ini masih dapat dimaklumi dengan alasan-alasan terntentu, tetapi harapan untuk maju harus selalu dirawat.
“Dalam perspektif kebijakan publik, pemimpin yang dihasilkan dari proses Pilkada 2024 di Banten, seharusnya bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan (sirkulasi elit), tetapi juga momentum untuk menciptakan prioritas pembangunan yang dapat menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial di Banten,” ungkapnya.
Mengutip data BPS, angka kemiskinan di Banten memang terjadi trend penurunan, akan tetapi ketimpangan antar daerah masih sangat mencolok.
“Di wilayah-wilayah pedesaan, masyarakat masih kerap kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan,” katanya.
Idealnya Pemimpin yang terpilih melalui Pilkada 2024 di Banten, diharapkan mampu merancang kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan antara selatan dan utara Banten, sehingga setiap masyarakat di Banten, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaatnya.
“No one left behind atau tidak ada yang tertinggal, bahwa pemimpin daerah harus memahami kebutuhan spesifik masyarakat yang dipimpinnya. Visi untuk membangun infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, para kepala daerah terpilih nantinya harus dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Banten.
Menurutnya, para kepala daerah terpilih baik dari level provinsi dan kabupaten/kota harus fokus pada kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia, menjadikan pendidikan, kesehatan dan program pengurangan beban hidup masyarakat sebagai prioritas utama.
“Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, seperti transportasi umum yang terjangkau dan pengembangan wilayah pedesaan, dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar sekaligus menurunkan biaya hidup. dengan infrastruktur yang memadai, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien,” ungkapnya.
Sementara, masyarakat di daerah pedesaan dapat lebih mudah mengakses pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Terlebih, upaya peningkatan pendapatan masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan yang menciptakan peluang ekonomi lebih luas.
“Pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perluasan akses pasar, termasuk pasar global, harus menjadi bagian dari visi para calon pemimpin daerah,” sebutnya.
Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian dan industri kreatif juga menjadi kunci, terutama di daerah agraris, untuk memastikan nilai tambah pada hasil produksi masyarakat lokal.
Dikayakannya, dalam perspektif kebijakan pariwisata di Banten Peran pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata, serta pengaruh kepentingan politik dalam pengambilan keputusan juga memiliki potensi besar yang dapat menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi.
“Dengan promosi pariwisata yang gencar dan pembangunan infrastruktur pendukung, daerah-daerah berpotensi menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat,” terangnya.
Selain itu yang tak kalah penting tambah dia, merujuk Fukuyama terkait modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Modal sosial ini dianggap sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.
“Artinya Kebijakan sosial yang berfokus pada pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam pembangunan manusia. Program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu, dan akses kesehatan yang lebih baik, perlu dijadikan bagian kebijakan prioritas. Kesejahteraan sosial yang baik adalah fondasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” bebernya.
Pemenang Pilkada 2024 di Banten dinilai harus memiliki komitmen terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien akan memastikan dana publik digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Akhirnya, pemenang Pilkada 2024 di Banten bukan hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi tentang membangun masa depan Banten yang lebih baik. Dengan kebijakan yang fokus pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan peluang ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial, Banten dapat melangkah menuju perekonomian yang lebih kokoh dan masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (*/Faqih)
