SERANG –Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) Pemprov Banten menurun drastis hampir Rp 1 triliun.
Penurunan ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan berdasarkan surat tersebut, alokasi pendapatan TKD Pemprov sebesar Rp 2,58 triliun.
Jumlah ini, ungkap Rina, lebih rendah Rp 858,2 miliar atau 24,94 persen jika dibandingkan TKD di tahun 2025 yang sebesar Rp3,4 triliun.
Penurunan pendapatan TKD, Rina menjelaskan berdampak terhadap program merupakan belanja-belanja pendukung dan rutin.
“Serta program yang belum terlalu prioritas atau masih dapat ditunda pelaksanaannya,” ujar Rina, Jumat (7/11/2025).
Kendati demikian, program prioritas mendukung visi dan misi Pemprov Banten tetap dipertahankan, tidak mengalami banyak pengurangan anggaran.
Sedangkan untuk gaji dan tunjangan pegawai, Rina telah melakukan perhitungan yang akurat dan detail imbas dari pemangkasan TKD ini.
“Seperti memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun di tahun 2026 yang dianggarkan sampai dengan bulan pensiun,” ujarnya. ***
