Jadi Biang Kerok Banjir Ciwandan, Mahasiswa Desak Gubernur Dan Walikota Tutup Tambang Galian C
CILEGON —Banjir kembali melanda Kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon, khususnya di wilayah Kecamatan Ciwandan.
Banjir yang melanda kawasan ini menuai kemarahan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menyebut bahwa pemerintah tidak bisa lagi menyalahkan bencana dari sisi faktor cuaca.
Terlebih faktor kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir dan batu yang masif diduga banyak tidak mengantongi izin resmi yang ikut andil jadi biang kerok banjir.
Idan Wildan Mahasiswa asal Ciwandan menegaskan bahwa sepanjang jalur PCI–Anyer, kondisi kiri dan kanan jalan didominasi oleh bekas galian tambang pasir dan batu, bahkan sebagian masih aktif beroperasi hingga saat ini.
Perbukitan dan gunung yang terus dikeruk dinilai menjadi penyebab utama hilangnya daerah resapan air, sehingga banjir menjadi ancaman yang terus berulang.
“Jangan hanya beropini bahwa banjir ini murni akibat cuaca. Publik hari ini bisa melihat dengan jelas bagaimana alam menjadi ganas karena gunung dan bukit terus dikeruk tanpa kendali,” tegas Wildan, Minggu (4/1/2026).
Banjir yang terjadi di Kecamatan Ciwandan bahkan sempat viral di media sosial, memperlihatkan dampak nyata dari rusaknya lingkungan sekitar wilayah pertambangan pasir dan batu, baik yang telah tutup maupun yang masih aktif beroperasi.
Ia mendesak agar Gubernur Banten dan Wali Kota Cilegon untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Cilegon dan sekitarnya.
“Penutupan permanen tambang pasir dan batu yang merusak lingkungan dan diduga tidak memiliki izin resmi,” kata dia.
Ia juga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa dan menindak tegas pengusaha tambang yang melanggar aturan hukum dan lingkungan.
Selain itu, ia meminta transparansi kepada publik terkait perizinan, AMDAL, dan pengawasan pertambangan galian C.
“Sudah cukup gunung dirusak oleh pengusaha tambang. Sudah cukup laut kita diurug demi kepentingan industri dan pabrik. Mau sampai kapan semua ini terus dibiarkan?” lanjut Wildan
Mahasiswa berharap kejadian banjir ini menjadi momentum introspeksi serius bagi pemerintah daerah, agar pembangunan tidak terus mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Banjir bukan sekadar bencana alam, tetapi juga akibat dari kebijakan dan pembiaran,” tutupnya.***
