SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melaksanakan rapat bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk membahas penanganan banjir yang kerap melanda kawasan Perumahan Bumi Agung Permai 1.
Rapat tersebut menjadi langkah awal kolaborasi antara Pemkot Serang, Pemerintah Provinsi Banten, dan BPJT dalam mengatasi penyebab utama genangan di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Serang, Budi Rustandi, mengatakan, bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Banten untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam menangani masalah banjir.
Salah satu fokus pembahasan ialah perbaikan struktur crossing atau terowongan air di bawah jalan tol, yang saat ini berdiameter hanya 82 sentimeter.
“Dari kajian provinsi, diameter ideal seharusnya dua meter. Nah, insyaallah tahun ini akan dilakukan perbesaran oleh pihak BPJT. Provinsi juga mulai jalan bersama Pemkot Serang. Harapannya, semua bisa terealisasi tahun ini supaya saat debit air hujan besar, aliran air bisa lancar,” kata Budi, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, permasalahan utama yang memicu banjir di kawasan itu berasal dari penyempitan tiga titik crossing yang menghambat aliran air.
“Kalau diameter kecil, air tidak bisa keluar maksimal dan akhirnya meluap ke permukiman. Ini sudah beberapa kali terjadi dan kita lelah setiap musim hujan harus turun lagi ke lapangan,” ujarnya.
Kabid Pemantauan dan Pemeliharaan Aset BPJT, Agung, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh usulan Pemkot Serang untuk memperbesar beberapa titik crossing.
BPJT mencatat ada lima titik yang diusulkan untuk diperlebar, dan saat ini tengah dilakukan pengkajian teknis bersama dinas terkait.
“Prinsipnya kami dari BPJT siap mendukung usulan pemerintah daerah. Tapi tentu perlu proses perencanaan matang supaya tidak menimbulkan dampak lain. Karena penanganan banjir ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya di jalan tol, tapi juga menyeluruh,” ujar Agung.
Ia menambahkan, perencanaan teknis akan melibatkan Bappeda, Dinas PUPR, dan Pemerintah Pusat, dengan target pelaksanaan dimulai tahun ini.
“Kalau semua readiness criteria sudah terpenuhi desain, dokumen, dan izin maka pekerjaan bisa segera dilakukan. Tujuannya satu, mencari solusi efektif untuk mengatasi banjir di kawasan ini,” tegasnya.***
