Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Di bawah langit Banten yang mulai meremang, di sela-sela deburan ombak Binuangeun yang tak henti-hentinya menyapa karang, pikiran saya kerap kali terseret pada arus tanya yang mendalam.
Sebagai seorang alumni Prodi Aqidah dan Filsafat, saya seringkali diajak untuk melihat realitas bukan hanya dari permukaan yang tampak, melainkan dari kedalaman substansi dan keadilan yang melatarbelakanginya.
Kabar mengenai niat baik Gubernur Andra Soni dan Kadisdikbud Banten untuk merangkul Madrasah Aliyah (MA) dalam pelukan Program Sekolah Gratis (PSG) adalah sebuah oase di tengah padang kegelisahan. Namun, di balik narasi administratif itu, ada sebuah dialektika yang menuntut untuk dikupas secara jernih.
Mari kita merenung sejenak pada hakikat kewargaan. Anak-anak yang melangkah di selasar Madrasah, dengan sarung atau rok panjang mereka, yang menghafal nahwu-sharaf sembari membedah biologi dan matematika, adalah anak-anak kandung Banten.
Mereka bukanlah “anak tiri” dari sejarah, bukan pula warga kelas dua dalam struktur demografi.
Orang tua mereka—petani di pelosok Lebak, nelayan di sepanjang pesisir Pandeglang, hingga buruh pabrik di Tangerang—semuanya adalah pembayar pajak yang setia.
Setiap rupiah pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi lainnya yang mereka setorkan, mengalir menjadi darah segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten.
Secara filosofis, ada kontrak sosial yang tak tertulis namun sakral antara warga dan negara. Ketika warga menyerahkan sebagian dari jerih payahnya melalui pajak, negara—dalam hal ini Pemerintah Provinsi—berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk layanan yang memanusiakan manusia. Dan adakah investasi yang lebih mulia daripada pendidikan?
Maka, menjadi sebuah anomali moral jika ada dikotomi antara sekolah umum dan madrasah dalam hal akses bantuan.
Jika APBD adalah “panci besar” yang diisi oleh seluruh rakyat, maka sudah selayaknya aromanya bisa dicium dan isinya bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak Banten, tanpa peduli apakah di gerbang tempat mereka belajar tertulis “SMA” atau “Madrasah Aliyah”.
Pernyataan Gubernur Andra Soni untuk memperluas cakupan PSG ke MA adalah langkah koreksi sejarah yang tepat.
Namun, sebagai kaum yang terbiasa berpikir kritis, kita tidak boleh berhenti pada apresiasi semata.
Realitas di lapangan sejak Juli 2025 menunjukkan bahwa PSG masih berjalan dengan langkah yang pincang.
Saat ini, program tersebut baru menyentuh mereka yang duduk di Kelas X. Sementara itu, kakak kelas mereka di Kelas XI dan XII masih harus memanggul beban iuran sekolah yang seringkali terasa berat bagi para orang tua di tengah himpitan ekonomi yang kian sulit.
Ada sebuah kontemplasi tentang keadilan di sini. Bukankah mereka yang berada di kelas ujung justru lebih membutuhkan sokongan agar tidak terlempar dari gerbang kelulusan? Kita tidak ingin program ini hanya menjadi pajangan statistik yang cantik di permukaan, namun meninggalkan luka di bagian dalam.
Idealnya, memasuki tahun kedua pada Juli 2026 nanti, PSG harus menjadi sebuah ekosistem yang utuh.
Ia harus menjangkau seluruh tingkatan—Kelas X, XI, hingga XII—dan melintasi batas-batas sektoral hingga menyentuh MA swasta secara menyeluruh.
Seringkali, alasan klasik yang muncul ke permukaan adalah keterbatasan anggaran. “Uangnya tidak cukup,” begitu bisik-bisik birokrasi yang sering kita dengar.
Namun, dalam kacamata filsafat politik, anggaran bukanlah soal angka semata, melainkan soal political will atau kehendak politik. Anggaran adalah cerminan dari prioritas moral seorang pemimpin.
Jika kita sanggup melakukan pemutihan pajak kendaraan yang mendatangkan dana segar bagi kas daerah, maka tidak ada alasan untuk mengatakan “tidak ada dana” bagi masa depan anak-anak kita.
Ini bukan soal ketiadaan uang, tapi soal di mana kita meletakkan hati dan keberpihakan kita.
Kita juga perlu mengingat dengan jernih bahwa PSG sejatinya bukanlah barang baru yang jatuh dari langit.
Ia adalah metamorfosis dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang digagas pada era Gubernur Wahidin Halim.
Kita harus jujur mengakui bahwa hadirnya PSG telah “melumat” keberadaan BOSDA.
Meski nominal PSG memang lebih besar dan menggembirakan, namun penghilangan BOSDA menyisakan lubang bagi sekolah-sekolah yang belum tercover PSG secara penuh.
Ini adalah sebuah dialektika yang harus diselesaikan oleh duet Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Mereka memegang mandat untuk memastikan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Banten.
Pendidikan di Banten tidak boleh lagi terjebak dalam sekat-sekat administratif yang kaku. Madrasah adalah laboratorium karakter dan intelektualitas yang telah lama menjaga nafas religiusitas di tanah jawara ini. Memberikan hak yang sama kepada anak-anak madrasah bukan sekadar pemberian “hibah” atau “bantuan”, melainkan pengembalian hak yang selama ini terabaikan.
Mereka adalah pemilik sah dari setiap jengkel aspal jalanan dan setiap gedung pemerintahan yang dibangun dari uang rakyat.
Menjelang tahun ajaran baru 2026, kita menaruh harapan besar. Semoga pendataan yang dilakukan oleh Kadisdikbud tidak sekadar menjadi tumpukan kertas di meja kerja, melainkan menjadi jembatan bagi anak-anak Madrasah Aliyah untuk merasakan manisnya hasil pajak orang tua mereka.
Jangan biarkan ada lagi anak Banten yang putus sekolah hanya karena mereka memilih untuk belajar agama sembari menuntut ilmu umum.
Di akhir kontemplasi ini, saya teringat pada sebuah diktum: Primum vivere, deinde philosophari—hiduplah dahulu, baru berfilsafat. Bagi anak-anak Banten, “hidup” itu berarti mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis tanpa diskriminasi. Setelah itu, biarkan mereka berfilsafat tentang masa depan Banten yang lebih gemilang.
Sebab, sebuah provinsi hanya akan benar-benar maju jika ia telah selesai dengan urusan perut dan pendidikan rakyatnya. Wallahualam.
*****
Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM Pengurus Besar Mathlaul Anwar
