DPRD Soroti Absennya Sekda Serang di RDP Banjir, Anas: Sangat Disayangkan, Anggaran Terlalu Minim
SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menyoroti ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan banjir yang digelar pada Kamis (29/1/2026).
RDP tersebut diketahui menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk mengevaluasi penanganan bencana banjir yang belakangan semakin meluas.
Anggota DPRD Kabupaten Serang, Anas, secara terbuka menyayangkan absennya Sekda yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait penganggaran.
“Yang pertama kita sangat menyayangkan tidak hadirnya pemangku kebijakan. Seharusnya ada Bupati atau minimal Sekda. Tapi hari ini Sekda tidak hadir, hanya diwakilkan oleh Wakil Bupati,” ujar Anas.
Meski demikian, Anas tetap mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas, yang dinilainya kerap membersamai DPRD dalam berbagai agenda.
Namun menurutnya, wakil bupati tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan strategis.
“Kita apresiasi wakil bupati yang selalu hadir. Tapi harus dipahami, beliau tidak punya kewenangan kebijakan penuh. Harusnya sebagai koordinator Ketua TAPD, Sekda hadir langsung mendampingi,” katanya.
Anas menegaskan, ketidakhadiran Sekda menunjukkan kurangnya itikad serius dalam menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang di Kabupaten Serang.
“Kalau hanya sekadar menyalurkan bantuan, semua bisa. Tapi masalahnya banjir ini akan terus datang. Tadi disampaikan BPBD dan Dinsos, anggaran penanganan banjir sangat minim. Bahkan bantuan hanya sekitar Rp38 juta, ini jelas tidak sebanding dengan dampaknya,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Kabupaten Serang meminta agar Sekda dapat hadir langsung dalam setiap RDP yang membahas persoalan strategis, khususnya kebencanaan.
“Bagaimana kita mau memberikan dukungan maksimal kalau koordinasi tidak dibangun dengan baik? Harmonisasi antara Ketua TAPD, DPRD, dan OPD harus diperkuat agar persoalan di Kabupaten Serang bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Anas juga menilai persoalan banjir yang kini melanda puluhan desa di berbagai kecamatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dari sisi perencanaan anggaran.
“Solusi banjir itu jelas, salah satunya penganggaran. Komisi IV bersama mitra OPD sudah berupaya, tapi faktanya anggaran penanganan bencana masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, anggaran buffer stock di Dinas Sosial Kabupaten Serang hanya sebesar Rp500 juta, sementara dana penanganan bencana di BPBD juga berada di angka yang sama.
“Bayangkan, ada 27 kecamatan dan puluhan desa terdampak banjir, tapi anggarannya hanya Rp500 juta. Baik BPBD maupun Dinsos sama-sama cuma Rp500 juta. Ini tentu sangat memprihatinkan,” pungkas Anas.***
