LEBAK – Pergerakan anggaran negara di awal 2026 mencuri perhatian. Dalam kurun waktu sekitar satu setengah bulan pertama tahun anggaran berjalan, dana sebesar Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Informasi ini dikutip dari akun Facebook @fatimahbaihaki yang merangkum paparan resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa percepatan realisasi anggaran dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera berjalan efektif melalui satuan pelayanan di berbagai daerah.
Penyampaian tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, di hadapan para pemangku kepentingan ekonomi nasional.
Menurut penjelasan BGN, anggaran yang telah dicairkan dibagi dalam tiga komponen utama. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku pangan dari produsen lokal.
Kemudian 20 persen digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk tenaga kerja dan relawan. Sementara 10 persen lainnya diperuntukkan bagi insentif serta dukungan pembangunan fasilitas layanan.
Skema penyaluran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum diteruskan langsung ke rekening satuan pelayanan di tingkat desa dan kampung.
Dengan pola tersebut, dana diharapkan segera berputar di daerah dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Rata-rata satuan pelayanan disebut menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Dengan porsi terbesar untuk belanja bahan baku, program ini diproyeksikan menciptakan permintaan stabil terhadap komoditas seperti telur, ayam, susu, dan sayuran dari petani serta peternak setempat.
Pemerintah memandang percepatan belanja ini bukan hanya sebagai intervensi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi domestik sejak awal tahun anggaran.
Keberhasilan program ini nantinya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan, serta ketepatan sasaran di lapangan.
Jika implementasi berjalan sesuai rencana, percepatan pencairan Rp32,1 triliun di awal 2026 ini berpotensi menjadi fondasi penguatan gizi nasional sekaligus penggerak ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia. (*/Sahrul).
