LEBAK – Fenomena pembangunan jalan desa secara swadaya di sejumlah wilayah Kecamatan Sobang memantik sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar wujud gotong royong, melainkan sinyal kuat adanya ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dasar.
Di beberapa desa seperti Ciparasi, Majasari, Hariang, Sindanglaya, Sukaresmi, hingga Sobang, warga terpaksa mengandalkan iuran dan tenaga sendiri untuk memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas harian.
Padahal, infrastruktur tersebut merupakan bagian dari layanan publik yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pergerakan Mahasiswa Sobang (PMS) menilai praktik ini tidak bisa terus dianggap sebagai hal lumrah.
Dalam pandangan mereka, keterlibatan masyarakat memang penting, namun tidak seharusnya menggantikan peran utama pemerintah dalam pembangunan.
Ketua Umum PMS periode 2026-2027, Sifa Rizwansyah, menegaskan bahwa istilah swadaya masyarakat kerap dijadikan pembenaran atas lambatnya pembangunan.
Ia menilai, partisipasi warga seharusnya bersifat pelengkap, bukan menjadi solusi utama akibat absennya kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau pembangunan jalan terus dilakukan secara mandiri oleh warga, maka wajar muncul pertanyaan tentang sejauh mana kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya kepada Fakta Banten, Senin (30/3/2026).
Lebih jauh, PMS mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antarwilayah.
Desa dengan kemampuan ekonomi lebih baik akan mampu membangun akses jalan secara mandiri, sementara desa dengan keterbatasan justru semakin tertinggal.
Situasi ini dinilai bertentangan dengan prinsip pemerataan pembangunan.
Sebagai bentuk sikap, PMS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sobang, percepatan penanganan jalan desa yang selama ini dibangun secara swadaya, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
PMS menegaskan, semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai nilai sosial masyarakat. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang layak. (*/Sahrul).
