SERANG — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu membeberkan data mengejutkan terkait carut-marut dunia pendidikan di wilayahnya.
Sebanyak 13.684 siswa SMA/SMK di Provinsi Banten tercatat putus sekolah. Angka ini dinilai menjadi tamparan keras bagi klaim keberhasilan pembangunan pendidikan yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Koordinator Umum BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, menegaskan bahwa belasan ribu anak putus sekolah ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa hak konstitusional anak-anak Banten untuk mendapatkan pendidikan telah terampas oleh sistem yang tidak inklusif.
“Angka 13.684 anak putus sekolah ini adalah bukti empiris bahwa negara belum mampu hadir menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Bagaimana kita bisa bicara tentang pembangunan berkelanjutan jika struktur dasarnya keropos?” ujar Suci dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6/2026).
Menurut Suci, persoalan putus sekolah di Banten sudah bersifat kronis dan terus berulang dari hulu ke hilir tanpa adanya solusi komprehensif dari para pemangku kebijakan.
Selain angka putus sekolah, BEM Banten Bersatu juga menyoroti indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Banten yang stagnan di angka 9,16 hingga 9,23 tahun.
Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Banten secara sosiologis tidak menuntaskan program wajib belajar 12 tahun.
“Ini alarm bahaya level kritis. Jika RLS kita hanya setara lulusan SMP atau kelas 1 SMA, maka Banten secara sadar sedang memproduksi kelas pekerja rendahan untuk masa depan,” tegas Suci.
Program Sekolah Gratis yang diusung Pemprov Banten pun tak luput dari evaluasi. BEM menilai implementasi program tersebut gagap dalam memetakan kondisi sosiologis masyarakat, sehingga memicu segregasi atau pemisahan baru antara wilayah kota-desa serta kelompok kaya-miskin.
“Kami memperingatkan, tanpa evaluasi radikal, program ini berisiko menjadi kebijakan populis-demagogis. Hanya menjadi kosmetik politik menjelang pemilu tanpa dampak signifikan pada mutu pendidikan,” tambahnya.
Ketimpangan akses ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah, serta adanya dugaan diskriminasi struktural terhadap penyandang disabilitas yang hak akademisnya kerap diabaikan.
Mahasiswi Untirta ini juga mengaitkan krisis pendidikan dengan tingginya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten.
Ia menilai ada ketidaksesuaian (mismatch) yang fatal antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini.
“Alih-alih melahirkan konseptor atau tenaga ahli, pendidikan di Banten justru menjadi pabrik pencetak pengangguran baru yang tidak siap menghadapi tantangan zaman,” cetusnya.
Menutup pernyataannya, BEM Banten Bersatu menuntut Pemprov Banten untuk segera mereposisi anggaran pendidikan secara presisi, melakukan perbaikan sistem secara radikal, serta menunjukkan keberpihakan total pada rakyat miskin.
“Kami tidak butuh seremoni Hari Pendidikan Nasional yang munafik. Kami butuh reformasi total. Jika penguasa tetap abai, Pemprov sedang sadar menjegal generasi emas Banten dan menggantinya dengan generasi cemas,” pungkas Suci.***
